Selasa, 14 Maret 2017

Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan



Pengelolaan Yayasan di Indonesia
dan RUU Yayasan
 Oleh
Hikmahanto Juwana*

Pengantar
Berbeda dengan tujuan pendirian dari perseroan terbatas (selanjutnya disingkat “PT”), tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan (nir laba atau non-profit).1 Oleh karenanya tujuan pendirian dari yayasan diidentikan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusian dan banyak lagi.
Di Indonesia, apabila diperhatikan anggaran dasarnya, hampir semua yayasan didirikan untuk tujuan nir laba. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa dalam praktek yayasan-yayasan tersebut tidak menjalankan kegiatan yang bersifat komersial. Di bidang pendidikan kritik kerap ditujukan pada institusi penyelenggara pendidikan dimana badan hukum yang digunakan adalah yayasan. Harus diakui bahwa pengelolaan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tidak sedikit yang menjurus pada pencarian keuntungan. Demikian pula yayasan yang mengelola rumah-rumah sakit mewah dianggap sebagai tidak sejalan dengan tujuan dari yayasan yang bersifat nir laba.
Dalam tulisan ini hendak dipaparkan berbagai penyebab penyimpangan pembentukan yayasan yang kerap terjadi dan kelemahan pengelolaan yayasan. Selanjutnya untuk menghindari penyimpangan dan kelemahan dari yayasan maka kehadiran Rancangan Undang-Undang Yayasan yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut “RUU Yayasan”) merupakan kebutuhan yang mendesak. Dalam tulisan ini akan disampaikan pendapat penulis tentang telah diakomodasinya prinsip-prinsip governance dalam mengelola RUU Yayasan dan beberapa kritik atasnya.

RUU Yayasan: Tepatkah?
Sebelum penulis membahas tentang pengelolaan yayasan, sedikit komentar penulis sehubungan dengan RUU Yayasan. Dalam RUU Yayasan ada kesan seolah-olah RUU dibuat berdasarkan asumsi bahwa semua bentuk yayasan yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sama. Padahal karena tidak adanya peraturan perundang-undangan tentang yayasan selama ini, dalam realita yang terjadi tidak adanya keseragaman bentuk yayasan. Sebagai contoh walaupun wakaf dapat diterjemahkan sebagai yayasan, namun secara operasional antara yayasan dan wakaf memiliki perbedaan yang mendasar. RUU Yayasan justru hendak “memaksakan” penyeragaman wakaf dengan yayasan.
Keberagaman yang terjadi pada bentuk yayasan tidak terjadi pada waktu pembentukan UU perseroan terbatas sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1995. Ada dua alasan mengapa demikian. Pertama, walaupun tidak banyak ketentuan yang termuat, Kitab Undang-undang Hukum Dagang masih dapat dijadikan penyeragaman acuan pendirian perseroan terbatas. Alasan kedua adalah Departemen Kehakiman & HAM melalui kewenangan memberi pengesahan dan persetujuan bisa memastikan adanya keseragaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas.
Atas dasar komentar diatas penulis mengusulkan agar RUU Yayasan yang saat ini dibahas diganti menjadi RUU tentang Badan Hukum Nir Laba. Dalam RUU ini dapat diatur berbagai bentuk badan hukum nir laba yang dikenal dalam masyarakat, termasuk yayasan dan wakaf.
Selanjutnya penulis berpendapat bahwa UU Badan Hukum Nir Laba yang akan dihasilkan harus lebih mengakomodasi apa yang ada dan terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian pembentukan UU Yayasan harus dilakukan secara bottom up atau melembagakan apa yang ada dalam masyarakat. Kesan penulis pada RUU Yayasan yang saat ini dibahas oleh DPR dan Pemerintah lebih berorientasi pada proses top-down dimana masyarakat harus menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh para elit. Resiko yang mungkin muncul dengan proses pembentukan ini adalah ketidakefektifan UU Yayasan dalam masyarakat apabila tidak didukung dengan penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi.

Penyebab Penyimpangan Pengelolaan Yayasan
Banyak sebab mengapa berbagai yayasan di Indonesia menyimpang dari tujuan filosofis dari didirikannya yayasan. Pertama, sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Apakah pendidikan termasuk dalam definisi kegiatan sosial? Sepintas lalu mungkin. Namun dalam kenyataan banyak institusi pendidikan yang mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal. Di Amerika Serikat, universitas-universitas pilihan umumnya adalah universitas swasta. Mereka menjaring tidak saja calon mahasiswa yang pandai tetapi juga calon mahasiswa yang berasal dari kalangan berada. Demikian pula dengan pendirian rumah sakit: apakah dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial? Praktek menunjukkan bahwa ada rumah sakit yang didirikan untuk melayani mereka-mereka yang menginginkan pelayanan prima, tidak berdesak-desakan dan berada di rumah sakit seolah-olah berada di hotel mewah. Oleh karenanya sulit untuk menentukan secara sederhana  apa yang dipahami sebagai kegiatan sosial benar-benar merupakan kegiatan sosial yang sama sekali terhindar dari aspek komersial.
Selanjutnya penyebab lain dari penyimpangan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat ditemukan ketentuan yang mensyaratkan penyelenggaraan suatu kegiatan dilakukan oleh yayasan. Di sektor pendidikan, universitas swasta harus dikelola oleh yayasan. Demikian pula dengan sektor kesehatan yang mensyaratkan rumah sakit didirikan dalam bentuk yang sama. Padahal, sebagaimana diuraikan diatas, tidak semua kegiatan pendidikan ataupun kesehatan hanya bersifat sosial. Bagi mereka yang ingin mendirikan lembaga pendidikan atau rumah sakit untuk tujuan komersial tentunya tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan yayasan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya adalah yayasan didirikan untuk sekedar memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.  Padahal yayasan tersebut dikelola sebagaimana layaknya sebuah PT yang merupakan badan hukum yang mencari keuntungan.
Ketiga, yayasan digunakan sebagaimana layaknya PT. Yayasan demikian didirikan dengan maksud sebenarnya untuk mencari keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Banyak contoh untuk hal ini. Yayasan didirikan untuk memiliki saham, untuk mengelola gedung secara komersial, bahkan biro perjalanan yang menawarkan perjalanan ke tempat-tempat suci sering menggunakan yayasan sebagai badan “usaha”-nya. Masuk dalam katagori ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendirikan yayasan untuk mendapat keringanan pajak. Padahal selain mendapat keringanan pajak, perusahaan tersebut akan terkesandimata banyak orang sebagai tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat (kegiatan ini sering disebut sebagai image building). Pada contoh ini keuntungan diperoleh secara tidak langsung.

Sumber Kelemahan Pengelolaan Yayasan
Sumber kelemahan utama dari pengelolaan yayasan  adalah tidak adanya aturan yang mengatur tentang yayasan. Yayasan dapat dikelola secara bebas tanpa ada peraturan yang harus diperhatikan. Keberadaan yayasan selama ini hanya didasarkan pada praktek-praktek yang terpelihara. Kekuatan hukum dari praktek-praktek ini tentunya sangat lemah. Akibat lain adalah tidak terjaminnya kepastian hukum mengingat praktek yang satu berbeda dengan praktek lainnya. Ketiadaan pengaturan yayasan juga berarti tidak adanya acuan yang dapat digunakan untuk mengatakan bahwa sesuatu boleh atau tidak boleh.
Di samping itu tidak adanya ketentuan tentang transparansi pengelolaan yayasan kerap disalahgunakan oleh para pendiri maupun pengurus yayasan. Bahkan banyak yayasan yang menggalang dana cukup banyak dari masyarakat terbebas dari kewajiban untuk di-audit. Masyarakat tidak tahu apakah dana yang disumbangkan pada suatu yayasan benar-benar untuk kepentingan sosial atau justru untuk kepentingan lain, bahkan terjadinya kebocoran-kebocoran.
Kelemahan lain adalah yayasan dikelola secara tidak profesional. Pendiri yayasan adalah juga pengurus. Peran dari pengawas yang diangkat untuk megawasi kegiatan dan keuangan yayasan tidak melaksanakan pekerjaannya secara sungguh-sungguh, bahkan terkesan pengangkatan mereka dilakukan sebagai formalitas belaka.
 UU Yayasan: Kebutuhan Mendesak
Berbagai kalangan telah mengungkapkan bahwa UU Yayasan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Penulis sependapat dengan apa yang dilontarkan oleh berbagai kalangan ini. Dengan lahirnya UU Yayasan atau Badan Hukum Nir Laba akan memberi arah yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan yayasan, dapat menekan berbagai penyimpangan dari yayasan yang selama ini terjadi dan dapat dihindari berbagai kelemahan yang menghinggapi pengelolaan yayasan.
Kehadiran UU Yayasan atau Badan Hukum Nir Laba sudah barang tentu akan memberi kepastian hukum yang selama ini tidak ada. Bahkan UU Yayasan atau Badan Hukum Nir Laba dapat menjadi dasar untuk menindak apabila terjadi penyimpangan. Hanya saja apabila UU Yayasan hanya berisi tentang prosedur pendirian belaka atau prosedur-prosedur lainnya, walaupun baik tetapi tidak optimal. UU Yayasan atau Badan Hukum Nir Laba harus berisi pula ketentuan yang dapat memaksa pengurus beserta organ lainnya untuk mengelola yayasan secara profesional dan baik.

RUU Yayasan dan Penerapan Prinsip Governance dalam Pengelolaan Yayasan
Akhir-akhir ini di Indonesia sering didengungkan tentang prinsip governance. Masalah governance yang berkaitan dengan pemerintahan dikenal dengan istilah good governance, sementara yang berkaitan dengan perusahaan dikenal dengan istilah corporate governance. Walaupun prinsip-prinsip yang dikandung berbeda satu sama lain, namun ada persamaan mendasar diantara keduanya. Persamaan ini terletak pada konsep dasar dari governance yaitu perlunya kontrol berdasarkan aturan terhadap pada pengurus karena stakeholder yang sangat variatif sulit diharapkan mengkontrol pengurus yang bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari. Dalam good governance yang menjadi stakeholder adalah rakyat, lembaga legislatif dan lain sebagainya, sementara yang menjadi pengurus adalah pemerintah (eksekutif). Sedangkan dalam corporate governance yang menjadi stakeholder adalah pemegang saham yang bukan mayoritas, konsumen dan lain sebagainya, sementara yang menjadi pengurus adalah direksi.
Kontrol terhadap pengurus perlu dilakukan karena bagi pengurus sulit menafsirkan untuk  apa yang menjadi keinginan para stakeholder. Hal ini memberi peluang kepada pengurus untuk menjalankan negara atau perusahaan berdasarkan tafsirannya tentang apa yang dikehendaki oleh stakeholder. Peluang menafsirkan inilah yang sangat berbahaya apabila tidak ada kontrol karena cenderung disalahgunakan (abuse).
Adapun kontrol yang dilakukan tidak dapat dilakukan oleh para stakeholder secara langsung. Kontrol dilakukan dengan cara membatasi kewenangan pengurus. Batasan inilah yang disebut sebagai prinsip governance.
Dari prinsip governance dilahirkan prinsip-prinsip keadilan (fairness), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability) dan pertanggung jawaban (responsibility).2 Pengurus harus memperhatikan prinsip governance ini dalam menjalankan kepengurusan sehari-hari sehingga para stakeholder tidak dirugikan. Agar prinsip governance mempunyai kekuatan hukum dan dipatuhi ada dua cara yang dapat dilakukan. Pertama adalah dengan mengakomodasikannya dalam suatu code of conduct yang bukan peraturan perundang-undangan.
Cara kedua adalah dengan mengakomodasikannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Cara kedua ini mensyaratkan keterlibatan negara (legislatif) dalam hal-hal yang bersifat hubungan perdata. Keterlibatan negara ini didasarkan pada argumentasi bahwa negara harus melindungi pihak yang lemah.
Prinsip governance dapat juga diterapkan dalam pengelolaan yayasan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan yayasan sehingga stakeholder dirugikan. Supaya prinsip governance ini benar-benar dipatuhi, dalam konteks Indonesia perlu ditempuh cara kedua yaitu mengakomodasikannya dalam peraturan perundang-undangan.
Apabila diperhatikan RUU yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dapat disimpulkan bahwa banyak hal dalam prinsip governance yang telah diakomodasi. Dalam RUU telah dipilah-pilah organ yayasan, yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas serta tugas dan tanggung jawab masing-masing3. Dalam konteks governance hal ini penting mengingat dibutuhkan kejelasan tentang siapa yang harus mempertanggungjawabkan apa (prinsip responsibility). Bahkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) yang melarang Pengurus merangkap sebagai Pembina atau Pengawas merupakan hal penting untuk menjaga profesionalisme pengurus.4
Selanjutnya wujud dari diterapkannya prinsip governance dalam RUU Yayasan adalah pengaturan tentang tujuan dari Yayasan yang sangat limitatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tujuan yayasan adalah dibidang sosial, keagamaan dan kemanusian.5 Bahkan apabila diperhatikan Bagian Umum dari Penjelasan RUU Yayasan disebutkan bahwa,
“Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusian, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas.”6       
Penegasan ini menunjukkan bahwa yayasan tidak boleh lagi digunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat komersial. Dalam konteks prinsip governance hal ini berarti bahwa stakeholder (termasuk para donatur) dapat memastikan bahwa yayasan tidak dijadikan kedok belaka.
Ada dua kritik yang dapat disampaikan sehubungan dengan pengaturan tentang pengaturan tujuan yayasan. Pertama adalah pengaturan tentang tujuan dari yayasan yang tidak diatur dalam pasal tersendiri. Dalam RUU Yayasan pengaturan tentang tujuan dari yayasan hanya diatur dalam pasal definisi. Kritik yang kedua adalah tujuan yayasan yang disebutkan dalam RUU menurut hemat penulis belum dilakukan secara tajam walaupun dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa cakupan dari bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan antara lain adalah hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.7
Ketidaktajaman formulasi tentang tujuan yayasan dapat berakibat pada dilakukakannya praktek-praktek masa silam. Apakah sebuah kantor konsultan dibidang lingkungan yang melakukan kegiatannya secara komersial dapat mendirikan yayasan? Hal ini mengingat lingkungan hidup tercakup dalam bidang sosial, agama dan kemanusiaan. Bukankah yang menjadi ukuran untuk menentukan tujuan yayasan adalah pada kegiatannya? Artinya kegiatan yayasan dilihat apakah mengejar keuntungan atau tidak. Tujuan yayasan seharusnya tidak didasarkan pada bidang kegiatan sebagaimana diatur dalam RUU Yayasan.
Berikutnya dalam konteks penerapan prinsip governance yang telah mendapat pengaturan dalam RUU Yayasan adalah larangan yayasan mendirikan badan usaha yang penyertaannya  melebihi dari 25% dari seluruh kekayaan yayasan.8 Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6, ketentuan ini dimaksudkan agar yayasan tidak menyimpang dari tujuan didirikannya dan lebih mengejar aspek komersial.9 Walaupun sudah baik, namun kekurangan dari ketentuan Pasal 6 ini adalah masih dapat digunakannya yayasan sebagai nominee untuk mendirikan perseroan terbatas.
Demikian pula dengan prinsip transparansi dari governance yang telah mendapat pengaturan dalam RUU Yayasan, yaitu Bab VII tentang Laporan Tahunan. Dalam Pasal 54 ayat (1), misalnya, disebutkan bahwa ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.10 Bahkan dalam Pasal 54 ayat (4) ada kewajiban bagi yayasan untuk diaudit oleh Akuntan Publik.11  
Di samping hal-hal tersebut diatas dalam RUU Yayasan disana-sini sudah diserap prinsip governance. Seperti apa yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengurus mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.12 Demikian pula dengan ketentuan yang mengatur tentang benturan kepentingan antara Pengurus dengan Yayasan serta pembatasan kewenangan dari Pengurus sehubungan dengan pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh yayasan.13 Kemudian RUU Yayasan mensyaratkan keberadaan Pengawas sebagai suatu keharusan.14 Hanya saja dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci bahwa Pengawas haruslah orang yang independen baik terhadap Pengurus maupun Pembina. Sehingga dalam menjalankan tugasnya Pengawas akan bekerja secara profesional. Ketentuan lain yang sesuai dengan prinsip governance adalah kewenangan Pengawas untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus.15 Kewenangan demikian penting untuk memberikan “gigi” bagi Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Tanpa kewenangan tersebut dikhawatirkan Pengurus akan mengelola yayasan tanpa takut ada sanksi yang dikenakan padanya.
Walaupun prinsip governance sudah banyak diakomodasi, namun RUU Yayasan masih perlu disempurnakan. Banyak hal yang perlu mendapat penjelasan rinci sehingga dalam praktek nantinya tidak menimbulkan kesimpangsiuran atau penafsiran yang bermacam-macam. Sebagai contoh dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan sepanjang perjanjian tersebut menguntungkan Yayasan.16 Permasalahannya adalah siapa yang menentukan apakah perjanjian yang dilakukan menguntungkan atau merugikan yayasan? Lalu apa ukuran untuk menentukan bahwa perjanjian yang dilakukan menguntungkan?
 Penutup
Terlepas dari berbagai kekurangan yang terdapat dalam RUU Yayasan dimana masih ada waktu untuk memperbaikinya, kehadiran UU Yayasan tidak bisa ditawar-tawar lagi. UU Yayasan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan meminimalkan penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan yayasan yang selama ini ada.


*  Prof. Dr. Hikmahanto, SH, LLM adalah Guru Besar Fakultas Hukum UI. Meraih gelar SH dari UI (1987), LL.M dari Keio University, Jepang (1992) dan Ph.D dari University of Nottingham (1997)-red.
1 Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan bahwa Foundation adalah Permanent fund established and maintained by contributions for charitable, educated, religious or other benevolent purposes. Lihat: Black’s Law Dictionary, 5th ed.
2  Empat prinsip ini merupakan prinsip governance yang dihasilkan oleh OECD.
3  Lihat Pasal 2 RUU Yayasan yang menyebutkan “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas: a. Pembina; b. Pengurus; dan c. Pengawas. Selanjutnya organ ini dijabarkan lebih lanjut dalam Bab VI yang berjudul Organ Yayasan.
4   Bunyi lengkap dari Pasal 31 ayat (3) adalah sebagai berikut, “Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.”
5 Secara lengkapPasal 1 Angka 1 berbunyi sebagai berikut, “Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirika dengan pemisahan kekayaan pendirinya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusian.”
6  Penjelasan Umum RUU Yayasan.
7 Penjelasan Pasal 7 mengatakan sebagai berikut, “Maksud dan tujuan Yayasan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 mempunyai cakupan yang luas antara lain; hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.”
8   Hal ini diatur dalam Pasal 6 RUU Yayasan yang mengatur sebagai berikut, “Yayasan dapat mendirikan badan usaha dengan ketentuan penyertaan kekayaan Yayasan paling banyak 25% (dua puluh lima) persen dari seluruh kekayaan Yayasan.”
9   Penjelasan Pasal 6 menyebutkan sebagai berikut, “Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar setiap Yayasan mempertimbangkan dengan cermat apabila mendirikan badan usaha. Hal ini untuk menghindari agar Yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.”
10 Lihat: Pasal 54 ayat (1) RUU Yayasan.
11 Pasal 54 ayat (4)
12 Bunyi lengkap dari Pasal 36 ayat (2) RUU Yayasan adalah, “Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.”
13 Pasal yang mengatur ketentuan tentang benturan kepentingan adalah Pasal 37 ayat (1) RUU Yayasan yang berbunyi sebagai berikut, “Setiap anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila: a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.”
Sementara ketentuan yang mengatur kewenangan Pengurus sehubungan dengan kekayaan yayasan diatur dalam Pasal 38 ayat (1) RUU Yayasan yang berbunyi sebagai berikut, “Pengurus tidak berwenang: a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.”
14 Pasal 41 ayat (2) RUU Yayasan yang berbunyi: “Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.
15 Pasal 44 ayat (1) RUU Yayasan yang berbunyi sebagai berikut, “Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.”
16 Pasal 39 ayat (1) RUU Yayasan menyebutkan bahwa, “Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.” Selanjutnya dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan, “Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut menguntungkan Yayasan.”

Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata



EKSEKUSI DAN LELANG
DALAM HUKUM ACARA PERDATA1
------------------------------------------------------------------
Oleh : Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum
Hakim Agung, Mahkamah Agung RI

1.    Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan
hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang
mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau
juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap,
sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela
sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.
Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai
kekuatan eksekutorial. Ada pun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada
putusan Pengadilan terletak pada kepada putusan yang berbuyi “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu putusan Pengadilan yang
mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung
amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan
constitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam
menjalankannya. Menurut Sudikno Mertokusumo (1988 : 201) eksekusi pada
hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk
memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang
menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut
untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (execution force).
Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi
oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut :
1 Makalah ini disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung - RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal 18-22
September 2011 2005

Makalah Rakernas MA 2011 | 3
a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.
Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi
upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk
putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap adalah litis finiri opperte, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan
oleh pihak-pihakyang berperkara.
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan
mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang
mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui Pengadilan jika
pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.
Pengecualian terhadap asas ini adalah : (1) pelaksanaan putusan uit
voerbaar bij voorraad sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 180 ayat
(2) pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191
ayat (1) R.Bg. dan Pasal 54 Rv. (3) pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan
Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) R.Bg. (4) eksekusi berdasarkan
Grose akte sesuai dengan Pasal 224 HIR. dan Pasal 258 R.Bg.
b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua
cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak
yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara
paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.
Pelaksanaan putusan Pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan
pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.
c. Putusan mengandung amar Condemnatoir
Putusan yang bersifat Condemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang
bersifat contensius dengan proses pemeriksaan secara contradictoir. Para pihak
yang berperkara terdiri dari para pihak Penggugat dan Tergugat yang bersifat
partai.
Makalah Rakernas MA 2011 | 4
Ada pun ciri putusan yang bersifat condemnatoir mengadung salahsatu
amar yang menyatakan :
(1) Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.
(2) Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”
(3) Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”
(4) Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”
(5) Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”
(6) Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”
(7) Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”
(8) Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”
d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan
Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg yang
berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang di
minta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetentsi relatif. Pengadilan tingkat
banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.
Sebelum melaksanakan eksekusi. Ketua Pengadilan terlebih dahulu
mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Pantiera/Jurusita untuk
melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah
pimpinan Ketua Pengadilan.
2. Macam-macam eksekusi
Sudikno Mertokusumo,SH. (1988:201) mengemukakan ada tiga jenis eksekusi
yaitu: (1) eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar
sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, dan Pasal 208 R.Bg. (2)
eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dan Pasal 259 R.Bg. (3) eksekusi riil
yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap
kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan secara
sukarela. Eksekusi terakhir ini diatur dalam Pasal 1033 Rv. dalam Pasal 200 ayat (11)
HIR, dan Pasal 218 ayat (2) R.Bg. hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.
Makalah Rakernas MA 2011 | 5
Dalam praktek Peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu (1) eksekusi riil
atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2)
R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran,
pembahagian, dan melakukan sesuatu, (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui
lelang atau executorial verkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR. dan Pasal
215 R.Bg. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang
debitur, atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian in natura tidak
disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in natura dalam
sengketa warisan atau harta bersama (M. Yahya Harahap, SH. 1991:5).
3. Tata cara eksekusi riil
Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi
wewenang Pengadilan Agama dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Permohonan pihak yang menang.
Jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan
secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada
Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk dijalankan secara
paksa hal-hal yang telah disebutkan dalam amar putusan.
Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan merupakan
suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan
tersebut dapat dijalankan secara paksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 207 ayat
(1) R.Bg. dan Pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan Pengadilan
supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang
diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, memohon agar putusan
supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi
putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak
dapat dilaksanakan.
b. Penaksiran biaya eksekusi.
Jika Ketua Pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak
yang berkepentingan, maka segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya
eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya.
Makalah Rakernas MA 2011 | 6
Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi
dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi
tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau
petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan
eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.
c. Melaksanakan peringatan (Aan maning)
Aan maning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua
Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi
putusan secara sukarela. Aan maning dilakukan dengan melakukan panggilan
terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan
dalam surat panggilan tersebut.
Memberikan peringatan (Aan maning) dengan cara : (1) melakukan sidang
insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah, (2)
memberikan peringatan atau tegoran supaya ia menjalankan putusan Hakim dalam
waktu delapan hari, (3) membuat berita acara Aan maning dengan mencatat semua
peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti othentik, bahwa Aan
maning telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah
eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.
Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang Aan maning, dan
ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidak hadirannya itu
dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk Aan
maning yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil
secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya
untuk dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada
tenggang masa peringatan. Secara ex officio Ketua Pengadilan dapat langsung
mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita.
d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi
Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (Aan maning) sudah
lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau
menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua
Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan : (1) perintah
Makalah Rakernas MA 2011 | 7
eksekusi itu berupa penetapan, (2) perintah ditujukan kepada Panitera atau
Jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas, (3) harus menyebut dengan jelas
nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi,
(4) perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh di belakang
meja, (5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.
Para praktisi hukum berbeda pendapat tentang kapan surat perintah
eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan, apakah surat perintah eksekusi
tersebut dikeluarkan terhitung sejak panggilan tidak dipenuhi oleh pihak yang
kalah, atau setelah pihak yang menghendaki eksekusi mengajukan permohonan
kembali setelah pihak yang kalah tidak mau mengindahkan peringatan sesuai
dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Pendapat yang terakhir ini
banyak dipergunakan oleh Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi riil dengan
pertimbangan bahwa pendapat yang terakhir itu lebih logis daripada pendapat yang
pertama. Permohonan pelaksanaan eksekusi penting untuk kelengkapan
administrasi eksekusi, di samping itu permohonan pelaksanaan eksekusi
diperlukan untuk adanya kepastian pelaksanaan eksekusi itu sendiri, sebab tidak
sedikit pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan setelah diadakan
peringatan bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga tidak
perlu dilaksanakan eksekusi lagi.
Selain dari hal tersebut di atas, maka praktisi hukum masih mempersoalkan
kepada siapa perintah eksekusi diberikan, apakah kepada Panitera atau Jurusita,
atau juga kepada kedua-duanya secara bersamaan. Terhadap hal ini sebenarnya
dapat dipedomani beberapa ketentuan perundang-undangan. Menurut Pasal 33
ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 dikemukakan bahwa pelaksanaan
putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita
yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 57 Undang-undang
Nomor : 13 Tahun 1965 ditentukan dalam perkara perdata, Panitera
melaksanakan keputusan Pengadilan bertindak pula sebagai Jurusita. Dalam Pasal
197 ayat (2) dan ayat (6) HIR, Pasal 209 ayat (1), Pasal 210 ayat (1) R.Bg. penyitaan
dilakukan oleh Panitera dengan dibantu oleh dua orang saksi. Kemudian dalam
Makalah Rakernas MA 2011 | 8
Pasal 197 ayat (3) HIR. dan Pasal 209 ayat (2) R.Bg. ditentukan apabila Panitera
berhalangan, ia dapat diganti oleh orang ditunjuk untuk itu.
Melihat kepada peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi adalah
Panitera. Apabila Panitera berhalangan maka dilakukan oleh Jurusita. Jadi tidak
dilaksanakan bersama-sama, melainkan Panitera sendiri atau Jurusita sendiri
dengan dibantu oleh dua orang saksi.
e. Pelaksanaan eksekusi riil
Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan, Panitera atau apabila ia
berhalangan dapat diwakilkan kepada Jurusita dengan ketentuan harus menyebut
dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg. Dalam
pelaksanaan eksekusi tersebut, Pantiera atau Jurusita dibantu dua orang saksi
berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera
atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat
(6) HIR dan Pasal 210 R.Bg.
Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat
objek barang yang di eksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang
hanya di belakang meja atau dengan cara jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan
sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara
nyata berbeda dengan amar putusan, maka Panitera atau Jurusita yang melakukan
eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita acara bahwa
eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan
dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Berita acara eksekusi harus memuat hal-hal : (1) jenis barang-barang yang
dieksekusi, (2) letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi, (3) hadir
tidaknya pihak yang tereksekusi, (4) penegasan dan keterangan pengawasan
barang, (5) penjelasan non bavinding bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan,
(6) penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan, (7) hari, tanggal, jam, bulan
dan tahun pelaksanaan eksekusi. (8) berita acara eksekusi ditanda tangani oleh
Makalah Rakernas MA 2011 | 9
pejabat pelaksana eksekusi, dua orang saksi, Kepala Desa/Lurah setempat dan
tereksekusi.
Kepala Desa/Lurah, Camat dan tereksekusi secara yuridis formal tidak
diwajibkan menandatangani berita acara. Namun untuk menghindari hal-hal yang
mungkin timbul di belakang hari, sebaiknya kepada mereka ini diharuskan
menandatangani berita acara eksekusi yang dibuat oleh Panitera atau Jurusita yang
melaksanakan eksekusi tersebut.
Berdasarkan Pasal 197 ayat (5) HIR, Panitera atau orang yang ditunjuk
sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya, dan
kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir
pada waktu eksekusi dilaksanakan maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan
cara menyerahkan salinan/ fotocopy berita acara eksekusi tersebut.
4. Eksekusi pembayaran sejumlah uang
Dasar hukum pelaksanaan eksekusi sejumlah uang diatur dalam Pasal 197-200
HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran
sejumlah uang, berarti Tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada
Penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Objeknya adalah
sejumlah uang yang dilunasi Tergugat kepada Penggugat. Eksekusi ini dapat
dilaksanakan berulang-ulang sampai pembayaran sejumlah uang selesai pembayarannya.
Dalam praktek Peradilan, eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan
dalam beberapa tahapan sebagai berikut :
a. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi
Setelah Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pihak yang
menang, segera mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk
menghadiri sidang Aan maning (tegoran) agar pihak yang kalah itu mau
melaksanakan putusan secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat
(1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 196 HIR.
Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan,
padahal sudah dilaksanakan peringatan, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan
penetapan sita eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 R.Bg. dan Pasal
Makalah Rakernas MA 2011 | 10
197 HIR dan Pasal 439 Rv. Bentuk surat sita eksekusi adalah berupa penetapan
yang ditujukan kepada Pantiera atau Jurusita dengan menyebutkan namanya secara
jelas.
Jika dalam surat putusan Pengadilan sudah ada diletakkan sita jaminan (CB),
maka sita eksekusi tidak diperlukan lagi, sita jaminan (CB) tersebut dengan
sendirinya menjadi sita eksekusi, cukup dikeluarkan surat penegasan bahwa sita
jaminan (CB) itu menjadi sita eksekusi.
Seluruh ketentuan dan tata cara sita jaminan (CB) berlaku sepenuhnya
terhadap sita eksekusi.
b. Mengeluarkan perintah eksekusi
Setelah penetapan sita eksekusi dilaksanakan, maka proses selanjutnya
adalah mengeluarkan surat perintah eksekusi yang dilaksanakan oleh Ketua
Pengadilan. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang
barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek
yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi
tersebut.
c. Pengumuman lelang
Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar
dan mass media terhadap barang-barang yang akan dieksekusi lelang sesuai dengan
Pasal 200 ayat (6) HIR dan Pasal 217 ayat (1) R.Bg.
Pengumuman lelang barang bergerak dilakukan menurut kebiasaan
setempat dengan cara menempelkan pemberitahuan lelang pada papan
pengumuman Pengadilan atau pengumuman melalui surat kabar dan mass media
lainnya. Saat pengumuman ini boleh dilaksanakan sesaat setelah sita eksekusi
diperintahkan, atau sesaat setelah lewat peringatan bila telah ada sita jaminan
(CB) sebelumnya.
Penjualan lelang dapat dilakukan paling cepat delapan hari dari tanggal sita
eksekusi atau paling cepat delapan hari dari peringatan apabila barang yang hendak
dilelang telah diletakkan dalam sita jaminan (CB) sebelumnya.
Jika barang yang akan dilelang meliputi barang yang tidak bergerak,
pengumumannya disamakan dengan barang yang tidak bergerak yakni melalui mass
Makalah Rakernas MA 2011 | 11
media, pengumuman cukup satukali dan dilaksanakan paling lambat 14 hari dari
tanggal penjulan lelang.
d. Permintaan lelang
Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di
atas, Ketua Pengadilan meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual
lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi.
Surat permintaan lelang yang ditujukan kepada Kantor Lelang Negara itu
dilampiri surat-surat sebagai berikut :
- Salinan surat putusan Pengadilan.
- Salinan penetapan eksekusi.
- Salinan berita acara sita.
- Salinan penetapan lelang.
- Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
- Perincian besarnya jumlah tagihan.
- Bukti pemilikan (sertifikat tanah) barang lelang.
- Syarat-syarat lelang.
- Bukti pengumuman lelang.
e. Pendaftaran permintaan lelang
Kewajiban pendaftaran permintaan lelang pada Kantor Lelang sesuai Pasal 5
Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor : 189. Kantor Lelang mendaftarkan permintaan
lelang itu dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka
untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siapa
saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat untuk ikut
dalam pelelangan tersebut dapat menentukan sikapnya.
f. Penetapan hari lelang
Yang berhak menetapkan hari lelang adalah Kantor Lelang Negera yang
berwenang. Ketua Pengadilan boleh mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan
pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan, tetapi sepenuhnya terserah kepada
Kantor Lelang Negara untuk menetapkannya dan Kantor Lelang Negara tidak
Makalah Rakernas MA 2011 | 12
terikat dengan permintaan Ketua Pengadilan, dia dapat menentukan waktu lelang
dilaksanakan sendiri tenpa dipengaruhi oleh pihak lain.
g. Penentuan syarat lelang dan floor price
Berdasarkan Pasal 1b dan Pasal 21 Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189
ditentukan bahwa yang menetapkan dan yang menentukan syarat lelang adalah
Ketua Pengadilan yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama
tereksekusi. Kewenangan ini meliputi juga berubah syarat lelang yang sudah
ditentukan sebelumnya.
Syarat yang paling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara
penawaran dan tata cara pembayaran. Syarat-syarat ini harus dilampirkan pada
permintaan lelang agar umum mengetahuinya. Penggugat atau Tergugat dapat
mengusulkan syarat, tetapi usul tersebut dapat dipertimbangkan, dan tidak
berpengaruh pada pelaksanaan lelang sebab yang menentukan adalah Ketua
Pengadilan yang melaksanakan lelang.
Dalam Pasal 9 Peraturan Lelang Stb, 1908 No. 189 ditetapkan pula bahwa
patokan harga terendah merupakan harga yang disetujui untuk membenarkan
penjualan lelang. Dalam hal ini yang berwenang adalah Kantor Lelang Negera,
bukan pihak Penggugat atau tereksekusi. Ukuran floor price adalah sesuai dengan
harga pasaran dengan memperhatikan nilai ekonomis barang.
h. Tata cara penawaran
Bagi pihak-pihak yang berminat ikut dalam acara lelang yang
diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara, maka pihak tersebut harus
mengajukan penawaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebut
nama dan alamat penawar secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang
disanggupinya dan ditandatangani oleh pihak penawar. Penawaran harus
dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh dilakukan secara bersama-sama.
Juru lelang harus menolak penawaran yang lebih dari satu orang dalam satu surat
penawaran.
Penawaran lisan dapat dibenarkan jika dalam penawaran tertulis tidak
berhasil. Jadi penawaran lisan ini merupakan lanjutan dari penawaran tertulis,
maksudnya apabila tidak satu pun surat penawaran yang mencapai patokan harga
Makalah Rakernas MA 2011 | 13
(floor price), maka penawaran dapat dilanjutkan secara lisan. Tetapi kebolehan
tersebut terlebih dahulu harus ada persetujuan pihak penjual dalam hal ini
Pengadilan. Sehubungan dengan hal ini, jika penawaran tertulis gagal, maka Ketua
Pengadilan sebaiknya segera menetapkan penawaran secara lisan.
Pendaftaran penawaran diajukan oleh pihak yang ikut lelang kepada Kantor
Lelang dengan cara memasukkan kertas penawaran itu dalam amplop tertutup.
Selanjutnya Kantor Lelang Negara segera mendaftarkan penawaran itu dalam buku
yang telah disediakan untuk itu.
i. Pembeli lelang dan menentukan pemenang
Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai
dengan floor price. Untuk mendukung kemenangannya diperlukan syarat yaitu
penelitian secara seksama tentang keabsahan pendaftaran, disamping itu perlu
diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang
merugikan pihak pelaksana lelang dan pemohon eksekusi.
Setelah hal tersebut di atas dilaksanakan, maka barulah juru lelang
mengumumkan atau menentukan pemenangnya. Jika terjadi beberapa penawaran
yang sama nilai penawarannya, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
keberatan atas penentuan pemenang lelang tersebut, keberatan terseut diajukan
kepada Pengadilan yang melaksanakan lelang (penjual), namun terserah Pengadilan
untuk menerima atau menolak keberatan tersebut.
Dalam praktek Peradilan, biasanya juru lelang mengajukan pemenang
kepada Pengadian dengan tujuan untuk mendapatkan pengesahan, setelah
mendapat pengesahan dari Pengadilan maka barulah juru lelang mengeluarkan
penetapan pemenang.
j. Pembayaran harga lelang
Pengadilan berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang.
Ketentuan ini harus berpedoman kepada Pasal 26 Peraturan Lelang Stb. 1908
Nomor : 189. Apabila harga relatif kecil, maka pembayaran harga lelang harus
dilakukan secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk melunasinya.
Jika telah ditetapkan pembayaran harus dilaksanakan secara tunai, tetapi para
Makalah Rakernas MA 2011 | 14
pemenang lelang tidak melunasi secara tunai sebagaimana yang telah ditetapkan,
maka gugur haknya sebagai pemenang lelang, atau pembeli.
Jika pemenang lelang membayar sebahagian dan menunda sebahagian, dapat
dibenarkan dalam jangka waktu beberapa hari saja (tidak terlalu lama), inipun
harus dilaksanakan dengan memberikan jaminan kepada pihak penjual (Pengadilan).
Dalam hal ini pembayaran mesti langsung dilunasi sesaat setelah penawar
dinyatakan sebagai pemenang, sisanya dilunasi pada jangka waktu yang ditentukan.
Apabila pembayaran ditunda keseluruhan, dapat dibenarkan apabila harga
lelang dalam jumlah besar. Ketentuan ini dapat dibenarkan apabila ditentuakan
terlebih dahulu dalam syarat lelang atau ada izin dari pengawas kantor lelang. Hal
ini dengan pertimbangan, bahwa pemenang lelang itu tidak mungkin menyiapkan
segera pembayaran dalam waktu singkat, dengan ketentuan harus memberikan
jaminan yang sama nilainya dengan harga pembayaran lelang. Apabila dalam waktu
yang ditetapkan pemenang lelang belum membayar harga lelang sebagaimana yang
ditentukan maka atas kelalaian itu dikenakan denda sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor : 189.
Jika melunasi tepat waktu, didenda 2 % dari jumlah yang belum dibayar dan
jika kelalaian pembayaran melampaui satu bulan, denda dinaikan menjadi 5 % dari
jumlah yang belum dibayar. Hal ini analog dengan Pasal 1246 KUH Perdata.
5. Beberapa masalah hukum dalam pelaksanaan eksekusi
a. Tentang pendelegasian eksekusi.
Ada kemungkinan bahwa barang-barang yang dimohonkan eksekusi itu
berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang memutus perkaranya.
Persoalannya adalah bagaiana cara melaksanakan eksekusinya ? Dalam hal ini dapat
ditempuh dengan menggunakan lembaga “pendelegasian eksekusi” sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 206 R.Bg dan Pasal 195 HIR. yaitu pelaksanaan eksekusi
harus dilakukan melalui pendelegasian atau permintaan bantuan kepada Pengadilan
lain, untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan surat penetapan yang
disampaikan kepadanya.
Makalah Rakernas MA 2011 | 15
Tata cara pelaksanaan pendelegasian eksekusi terhadap objek yang berada
di luar yurisdiksi Pengadilan yang memutus perkara, adalah sebagai berikut :
- Membuat surat penetapan eksekusi
Ketua Pengadilan membuat surat penetapan yang isinya memerintahkan
kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan yang memutuskan perkara melalui
Panitera atau Jurusita Pengadilan tempat objek yang akan dilaksanakan
eksekusinya.
Dalam surat penetapan eksekusi tersebut, dirinci segala hal yang
dieksekusi secara jelas, kalau hal yang menyangkut benda tetap harus jelas
ukurannya, luas dan batas-batasnya. Kalau barang-barang bergerak harus jelas
mereknya, jumlahnya dan hal-hal yang diperlukan. Surat penetapan eksekusi itu
dikirim kepada Pengadilan tempat objek eksekusi berada dengan surat
pengantar Ketua Pengadilan atau Panitera atas nama Ketua Pengadilan.
- Berita acara eksekusi
Pengadilan Agama yang menerima permintaan eksekusi segera
melaksanakan eksekusi sesuai dengan penetapan eksekusi Pengadilan yang
meminta pelaksanaan eksekusi Pengadilan yang menerima permintaan
eksekusi tidak dibenarkan menilai isi penetapan eksekusi yang dikirim oleh
Pengadilan yang meminta eksekusi.
Jika eksekusi telah dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan yang
melaksanakan eksekusi tersebut segera membuat berita acara eksekusi berita
acara eksekusi dan segera pula mengirimkannya kepda Pengadilan yang
meminta pelaksanaan eksekusi dalam tempo dua kali dua puluh empat jam.
- Tentang biaya eksekusi
Yang menaksir biaya pelaksanaan eksekusi adalah Pengadilan yang
meminta eksekusi dilaksanakan. Tentang berapa besar biaya eksekusi yang
diperlukan adalah menurut kebutuhan di lapangan. Tehnis pengirimannya
kepada Pengadilan yang diminta bantuan eksekusi bisa dilakukan sebelum
eksekusi dilaksanakan, atau bersama-sama dengan surat permintaan eksekusi
dikirimkan, atau bisa juga setelah eksekusi dilaksanakan sesuai dengan
konsensus antar Pengadilan tersebut. Jika biaya eksekusi ternyata kurang dari
Makalah Rakernas MA 2011 | 16
kebutuhan riil dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Pengadilan yang menerima
permintaan eksekusi dapat meminta tambahan biaya eksekusi kepada
Pengadilan yang meminta eksekusi dilaksanakan dengan melampirkan
kebutuhan riil yang telah dikeluarkan atau yang dibutuhkan.
b. Perlawanan terhadap eksekusi yang obyeknya berada di luar wilayah
yurisdiksi Pengadilan.
Apabila terjadi perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap objek
eksekusi yang terletak diluar wilayah Pengadilan yang memutus perkara maka ke
Pengadilan mana perlawanan pihak ketiga itu diajukan, apakah kepada Pengadilan
yang memutus perkara atau kepada Pengadilan yang melaksanakan eksekusi?
Berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg. dan Pasal 195 ayat (6) HIR
dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan putusan hakim
(derden verzet) dilaksanakan dan diadili oleh Pengadilan yang melaksanakan putusan
hakim tersebut atau pada Pengadilan dimana eksekusi dijalankan. Tetapi menurut
Pasal 379 Rv perlawanan pihak ketiga tersebut harus diajukan di Pengadilan yang
memutus perkaranya, bukan di tempat Pengadilan yang menjalankan eksekusinya.
Dua pendapat yang saling bertentangan ini dalam praktek sangat membingungkan
para praktisi hukum dalam menjalankan eksekusi putusan yang objeknya berada di
luar wilayah Pengadilan yang memutus perkara.
Terhadap dua pendapat yang saling bertentangan tersebut, biasanya para
praktisi hukum mengambil jalan tengah di antara dua pendapat tersebut. Pengajuan
pihak ketiga (derden verzet) diajukan ditempat atau Pengadilan yang memutuskan
perkara, melalui Pengadilan tempat eksekusi dijalankan. Hal ini lebih logis, sebab
Pengadilan yang memutuskan perkara lebih tahu permasalahannya, lebih lengkap
dokumen-dokumen perkaranya dan memiliki nomor perkaranya.
Hasil pemeriksaan perlawanan pihak ketiga tersebut, diputus oleh
Pengadilan yang memeriksa pokok perkaranya dan dikirim kepada pihak pelawan
melalui Pengadilan yang menjalankan eksekusi. Yang menaksir biaya adalah
Pengadilan yang memeriksa pokok perkara, dan yang membukukan dalam buku
register perkara juga Pengadilan yang memeriksa pokok perkara.
c. Eksekusi tidak dapat dijalankan.
Makalah Rakernas MA 2011 | 17
Banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi oleh Panitera
atau Jurusita dilapangan, sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana
mestinya. Di antara hambatan yang sering ditemukan di lapangan adalah sebagai
berikut :
- Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
Secara mutlak barang yang dieksekusi tidak ada, mungkin sudah habis
terjual sebelum eksekusi dijalankan, atau telah musnah karena adanya bencana
alam.
Tidak ditemuinya harta yang akan dieksekusi bisa juga terjadi karena
tidak jelas letak barang-barang yang akan dieksekusi itu, tidak jelas batasbatasnya,
ukurannya dan mungkin juga karena adanya perubahan alamat, pada
waktu gugatan diajukan terletak di jalan Fatmawati No. 10 Rt.112/04 ternyata
setelah perkara diputus ada perubahan, terletak di jalan Argamulya No.21
Rt.14/02 sehingga pada waktu eksekusi dilaksanakan, letak barang tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tersebut dalam amar putusan.
Apabila secara nyata barang-barang yang akan dieksekusi tidak dapat
ditunjukkan oleh pemohon eksekusi maka dengan sendirinya eksekusi tidak
dapat dijalankan. Sedangkan karena perubahan alamat sebagaimana tersebut di
atas, maka untuk dapat dilaksanakan eksekusi, pemohon eksekusi harus
mengajukan perkara baru, dengan nomor perkara baru dan dengan petitum
perbaikan amar putusan.
Jika tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya atau belum jelas
ukurannya, eksekusi dengan sendirinya juga tidak dapat dilaksanakan.
Pernyataan non eksekutabel ini bersifat temporer sampai batas dan ukurannya
dapat diketahui dengan jelas. Mengatasi hal ini sebaiknya diadakan pengecekan
atau pemeriksaan setempat terlebih dahulu dengan dihadiri oleh pihak-pihak
yang berperkara. Jika berhasil ditemukan maka eksekusi dapat dijalankan. Jika
ternyata tidak diketemukan sama sekali, maka eksekusi tidak dapat dijalankan.
- Putusan bersifat deklaratoir
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa putusan yang
bersifat condemnatoir yaitu putusan yang amarnya mempunyai sifat
Makalah Rakernas MA 2011 | 18
menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah untuk berbuat
sesuatu, tidak berbuat sesuatu, membayar, membagi, membongkar dan
mengosongkan benda tetap. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara
sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang dapat minta
Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalankan putusan
tersebut secara paksa.
Jika hakim lalai atau lupa mencantumkan amar yang bersifat
condemnatoir sebagaimana tersebut di atas, maka pihak yang ingin agar
putusan itu dijalankan harus mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan yang
memutuskan perkara semula, dengan dalil gugat berdasarkan putusan
deklaratoir dan minta dalam petitum agar barang-barang yang telah diputus
dalam perkara terdahulu supaya dieksekusi dan kalau perlu dapat diminta
putusan Uitvoerbaar bij voorraad (putusan yang dapat dilaksanakan terlebih
dahulu) meskipun ada banding dan kasasi.
Yang dimaksud dengan perkara baru adalah putusan yang berdiri
sendiri dengan nomor perkara lain dengan perkara yang terdahulu. Penggugat
juga harus membayar biaya perkara secara tersendiri posita dalam perkara
baru tersebut dikaitkan dengan perkara yang terdahulu dengan petitum mohon
agar putusan yang terdahulu supaya dapat dijalankan dan dapat dieksekusi
sebagaimana mestinya.
Ada sementara para praktisi hukum yang berpendapat bahwa
pemberian jalan keluar terhadap putusan deklaratoir dan tidak mencantumkan
amar yang bersifat comdemnatoir tidak dilaksanakan dengan gugat baru dengan
petitum perubahan amar dan mohon dapat dieksekusi merupakan jalan keluar
yang kurang tepat, sebab sangat merugikan Penggugat dan juga akan terjadi
Nebis in idem.
Dalam praktek Peradilan hal ini sudah sangat sering dilaksanakan
meskipun secara realita memang pihak Penggugat sangat dirugikan. Jika putusan
yang bersifat deklaratoir itu dibiarkan, maka akan illusoir (hampa) dan tidak
ada manfaat serta tidak ada kepastian hukum.
Makalah Rakernas MA 2011 | 19
Daripada putusan demikian hampa, maka sudah selayaknyalah
Penggugat dianjurkan untuk mengajukan gugat lagi dengan petitum perubahan
amar agar putusan yang terdahulu dapat dijalankan atau dieksekusi, meskipun
mungkin dengan sedikit menanggung kerugian. Oleh karena itu kepada para
hakim diharapkan agar berhati-hati dalam membuat amar putusan ini sehingga
putusan yang dijatuhkan itu terhindar dari kehampaan (illusoir).
Dalam hal gugat baru dengan petitum perubahan amar putusan, tidak
akan terjadi Nebis in idem karena hakim tidak memeriksa pokok perkara yang
telah diputus dalam putusan sebelumnya. Lagipula ada para pakar hukum yang
berpendapat bahwa dalam hukum perdata tidak dikenal Nebis in idem, yang
ada hanya dalam bidang hukum pidana.
- Objek eksekusi di tangan pihak ketiga
Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap barang yang ada di tangan
pihak ketiga, apabila penguasaan barang tersebut dilaksanakan berdasarkan atas
alas hak yang sah. Eksekusi dapat dijalankan apabila penguasaan barang oleh
pihak ketiga itu secara tidak sah atau tanpa alas hak. Terhadap hal ini apabila
amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat
saja dilaksanakan meskipun barang berada di tangan siapapun. Maka eksekusi
dapat dijalankan meskipun barang berada di tangan pihak ketiga.
Jika barang yang dieksekusi sedang disewa oleh pihak ketiga maka
pelaksanaan eksekusi harus dihentikan, sebab perjanjian sewa menyewa terus
berlanjut meskipun pemilik barang itu diganti. Eksekusi pengosongan atau
penyerahan terhadap diri penyewa tidak dapat dijalankan.
Demikian juga dalam hal barang yang akan dieksekusi sedang diagunkan.
Eksekusi tidak dapat dilaksanakan selama barang yang menjadi objek eksekusi
itu sedang diagunkan. Selama barang tersebut diagunkan, maka barang objek
eksekusi terikat kepada pemegang agunan. Eksekusi baru dapat dilaksanakan
kalau barang objek eksekusi itu sudah tidak lagi menjadi objek agunan
Tergugat. Barang objek eksekusi yang diagunkan itu biasanya pada Bank,
Perkumpulan Koperasi atau pada pihak ketiga secara perorangan.
- Status tanah milik negara.
Makalah Rakernas MA 2011 | 20
Jika status tanah yang disengketakan pada mulanya milik pribadi,
kemudian karena sesuatu hal berubah jadi milik negara dan perubahan itu
statusnya jelas, maka terhadap objek tersebut tidak dapat dijalankan
eksekusinya. Sekiranya perubahan status tanah tidak jelas, maka eksekusi dapat
dijalankan selama tidak ada perlawanan dari pihak penguasa. Jika ada
perlawanan dari pihak penguasa, maka eksekusi harus dihentikan.
- Objek eksekusi berada di luar negeri
Jangkauan hukum Indonesia hanya berlaku dalam wilayah Indonesia saja,
hal ini karena hukum Indonesia menganut asas nasionalitas. Sehubungan dengan
hal ini daya kekuatan putusan Pengadilan hanya meliputi wawasan Nasional
Indonesia, tidak menjangkau di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu,
eksekusi tidak dapat dijalankan jika letak objek eksekusi berada di luar
Indonesia. Jika objek eksekusi berada di luar wilayah Indonesia, dan pihak yang
menang bermaksud untuk memohon eksekusi kepada Pengadilan, maka
Pengadilan harus menolaknya.
- Dua putusan yang saling bertentangan
Secara teoritis mungkin tidak masuk akal apabila ada putusan
Pengadilan yang bunyinya saling bertentangan satu sama lain, padahal pokok
permasalahannya adalah sama. Dalam praktek sering ditemukan dua putusan
yang saling bertentangan padahal pokok permasalahannya adalah sama.
Suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu mungkin saja menjadi
bertentangan dengan putusan dalam tingkat banding atau putusan kasasi. Jika
putusan tersebut sudah terlanjur dieksekusi, maka untuk memenuhi putusan
banding atau kasasi menjadi batal dan harus diikuti dengan tindakan pemulihan,
berupa penggantian kerugian atau penyerahan uang atau juga barang jaminan
lainnya.
Selain dari hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan putusan yang
saling bertentangan adalah pertentangan antara dua putusan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap, baik putusan dalam tingkat peradilan yag
sama ataupun dapat terjadi dalam tingkat yang berlainan. Umpamanya ada dua
putusan mengenai keahliwarisan dan pembahagian warisan dengan objek
Makalah Rakernas MA 2011 | 21
gugatan yang sama, tetapi masing-masing Penggugat maupun Tergugat-
Tergugatnya berbeda. Keadaan seperti ini mustahil bisa terjadi, akan tetapi
karena pewaris sudah lama sekali meninggal dan mempunyai keturunan banyak
dan bercerai-berai tempat tinggalnya, hal yang semula dianggap mustahil
tersebut bisa menjadi kenyataan. (Djazuli Bachar, SH : 1994:125).
Jadi apabila ada dua putusan yang sama-sama telah berkekuatan hukum
tetap, tapi isinya saling bertentangan dan objek persengketaannya sama, maka
secara permanen tidak dapat dieksekusi sampai pertentangan itu dihilangkan.
Cara menghilangkan saling pertentangan tersebut dapat dilaksanakan melalui
gugatan apabila pihaknya tidak sama atau melalui peninjauan kembali apabila
pihaknya sama.
d. Pengulangan eksekusi
Dalam pelaksanaan eksekusi, mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan karena objek-objek yang akan dieksekusi
ternyata keliru, atau mungkin juga tidak sesuai dengan amar yang ditetapkan dalam
putusan. Kekeliruan ini mungkin ada kesalahan tehnis di lapangan atau karena ada
kecerobohan dari Panitera atau Jurusita dalam menjalankan eksekusi tersebut. Jika
hal ini terjadi, maka eksekusi yang telah dilaksanakan itu harus diulang kembali.
Pengulangan eksekusi tidak perlu dengan gugatan baru, tetapi Ketua
Pengadilan harus meneliti dengan seksama tentang kebenaran adanya
penyimpangan atau adanya kesalahan. Jika hasil penelitian yang dilakukan oleh
Ketua Pengadilan, ternyata ada kebenarannya, maka ketua Pengadilan membuat
surat penetapan eksekusi baru yang isinya membatalkan penetapan yang lama
termasuk berita acara eksekusinya, serta memerintahkan eksekusi ulang. Tentang
biaya eksekusi ulang ini, tetap dibebanknan kepada pemohon eksekusi, sebab
merekalah yang mempunyai kepentingan.
Para praktisi hukum harus berhati-hati dalam melaksanakan eksekusi ulang,
sebab tidak sedikit permohonan eksekusi ulang ini, setelah diteliti dengan seksama
dan cermat ternyata akal-akalan dari pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan
eksekusi yang dilaksanakan itu.
e. Penundaan eksekusi.
Makalah Rakernas MA 2011 | 22
Pada prinsipnya, tidak ada dasar untuk menunda eksekusi setiap putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengandung amar
comdemnatoir serta mengandung titel eksekutorial, maka putusan tersebut harus
dijalankan. Oleh karena itu jika pihak yang menang dalam suatu perkara yang telah
diputus oleh Pengadilan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
lalu dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan yang memutuskan perkara itu harus
segera melaksanakannya. Yang dapat mengesampingkan eksekusi hanya
perdamaian antara para pihak yang berperkara.
Perdamaian itu dapat berupa atas kehendak kedua belah pihak sebagaimana
diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, atau berdasarkan kesukarelaan dari pihak
tereksekusi bahwa ia akan melaksanakan amar putusan dalam jangka waktu
tertentu, dan dalam hal ini pemohon eksekusi menyetujui permintaan dari pihak
tereksekusi. Dalam hal ini pelaksanaan eksekusi dapat ditunda sampai betul-betul
perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan. Apabila
pihak tereksekusi tidak melaksanakan perdamaian sebagaimana yang telah
disepakati, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi
kembali. Pengadilan yang menerima permohonan eksekusi tersebut dapat
melaksanakan eksekusi sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang
berlaku.
Mengenai penundaan eksekusi yang bersifat kasuistik merupakan hal yang
bersifat konsepsional dari prinsip yang bersifat umum. Tentang bagaimana suatu
alasan dapat dianggap bersifat kasuistik, hal ini sangat tergantung pada pendapat
dan pertimbangan Ketua Pengadilan. Secara umum hal-hal yang bersifat kasuistik
dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :
- Alasan kemanusiaan.
Penerapan alasan kemanusiaan dalam pelaksanaan eksekusi hanya
bersifat sementara, biasanya terbatas dalam jangka waktu tiga atau enam bulan,
atau juga dalam jangka waktu yang patut menurut keadaan yang terjadi.
Tujuannya hanya memberikan kelonggaran kepada pihak tereksekusi agar
terlepas dari himpitan yang menyedihkan. Jadi penundaan eksekusi tersebut
tidak boleh bersifat permanen, hanya terbatas dalam waktu yang relatif
Makalah Rakernas MA 2011 | 23
pendek. Jika batas waktu yang telah ditentukan sudah lewat, eksekusi harus
dijalankan tanpa memerlukan peringatan lagi.
- Alasan derden verzet
Berdasarkan pasal 195 HIR pihak ketiga diberi hak mengajuakn
perlawanan terhadap eksekusi yang dijalankan oleh Pengadilan. Dalil derden
verzet ini dilaksanakan dengan dasar kepada “hak milik” bahwa yang hendak
dieksekusi itu adalah milik pihak yang mengajukan perlawanan. Eksekusi
dilarang terhadap milik pihak ketiga.
Penundaan eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila perlawanan yang
diajukan oleh pihak ketiga itu telah diperiksa dengan cara seksama dan seteliti
mungkin. Jika hasil pemeriksaan terbukti benar bahwa barang yang akan
dieksekusi itu barang milik pelawan, maka eksekusi harus ditunda sampai
perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun
tujuan penundaan ini agar jangan sampai terjadi saling bertentangan antara
eksekusi dengan putusan perlawanan dari pihak ketiga.
Di samping itu, jika objek eksekusi masih diproses dalam perkara lain,
pemeriksaannya masih dalam tingkat pertama, banding atau kasasi, maka lebih
baik menunda eksekusi sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tujuan agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.
Perlu diingat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 14
Tahun 1985, peninjauan kembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan
eksekusi.
6. Lelang eksekusi putusan pengadilan
Lelang eksekusi Peradilan diatur dalam Vendu Reglement Stb. 1980 No. 189
Jo. Stb. 1940 No. 56, Vendu Instructie Stb. 190, Peraturan Pemungutan Bea Lelang
Stb. 1949 No. 390, HIR (Stb.1914 No. 44), R.Bg (Stb.1927 No. 227) dan Keputusan
Menteri Keuangan No. 295/KMA.09/1993 tanggal 27 Februari 1993. Lelang eksekusi
adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim sesuai dengan amar
yang telah ditetapkan, termasuk lelang dalam rangka eksekusi grose akta.
Makalah Rakernas MA 2011 | 24
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup lelang eksekusi
kebanyakan berasal dari eksekusi pembayaran sejumlah uang. Di samping itu ruang
lingkup eksekusi bisa juga terjadi dalam hal pembahagian seluruh harta kekayaan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan, tetapi pembayaran secara
natura tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk membaginya, seperti sebuah rumah,
sebuah mobil, sebuah televisi dan sebagainya.
Dalam praktek Peradilan, barang tersebut dijual dulu kemudian hasil penjualan
itu dibagi sesuai dengan amar putusan Pengadilan. Jika secara musyawarah ada yang
tidak setuju dengan cara tersebut, maka pembahagiannya dilaksanakan secara lelang
dimuka umum. Hasil penjualan lelang dibagi lagi sesuai dengan porsi yang ditentuakn
dalam putusan.
Dilihat dari fungsinya, lelang adalah institusi pasar yang mempertemukan
penjual dengan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara
pembentukan harga yang kompetitif. Fungsi lelang ini bermanfaat untuk :
a. Memberikan pelayanan penjualan barang secara lelang yang bersifat cepat, effisien,
aman dan dapat mewujudkan harga yang wajar kepada masyarakat atau penguasa
yang bermaksud barangnya dilelang, atau juga kepada peserta lelang lainnya.
b. Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi baik
menyangkut bidang pidana, perdata, ataupun perpajakan dalam rangka mendukung
terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
c. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka mengamankan barang-barang yang
dimiliki atau dikuasai oleh negara termasuk barang-barang milik BUMN atau
BUMD.
d. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.
Lembaga lelang merupakan lembaga penjualan di muka umum yang dipimpin
oleh pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka atau lisan dan atau
tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang kepada seluruh
masyarakat.
Penjualan secara lelang mempunyai beberapa kebaikan jika dibandingkan
dengan penjualan biasa. Adapun kebaikan lelang adalah sebagai berikut :
a. Adil, karena penjualan lelang bersifat terbuka (transparan dan objektif).
Makalah Rakernas MA 2011 | 25
b. Aman, karena penjualan lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh
pemerintah yang bersifat independent. Pembeli lelang cukup terlindungi, sistem
lelang mengharuskan pejabat lelang meneliti lebih dahulu keabsahan penjualan
barang-barang yang dijual.
c. Tepat dan effisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga
peserta lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pembayarannya secara
tunai.
d. Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya
menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif.
e. Memberikan kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang
dibuat berita acara pelaksanaan lelang yang disebut risalah lelang sebagai akta
otentik.
Dalam pelaksanaan lelang ditetapkan hak-hak dan kewajiban pemohon lelang
(penjual). Yang dimaksud dengan pemohon lelang (penjual) adalah orang atau badan
yang mengajukan permohonan kepada kantor lelang negara untuk menjual barang
secara lelang. Pemohon lelang ini bisa berstatus pemilik barang yang dikuasakan atau
yang karena Undang-undang diberi wewenang untuk menjual barang yang
bersangkutan.
a. Hak-hak pemohon penjual barang :
- Memilih cara penawaran lelang.
- Menetapkan syarat-syarat lelang jika dianggap perlu.
- Menerima uang hasil lelang (pokok lelang).
- Menerima uang jaminan dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri.
- Meminta kutipan atau salinan risalah lelang.
b. Kewajiban-kewajiban pemohon lelang.
- Mengajukan permohonan atau permintaan lelang kepada kantor lelang negara.
- Melengkapi syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Mengadakan pengumuman lelang di surat kabar setempat dan atau di media
cetak/elektronik, atau juga melalui selebaran dan undangan lelang negara.
- Menetapkan harga limit yang wajar atas barang-barang yang dilelang. Dalam hal
ini sebaiknya memperhatikan saran dari kantor lelang negara.
Makalah Rakernas MA 2011 | 26
- Membayar bea lelang penjualan, dalam hal penjualannya adalah pemerintah
(tidak termasuk BUMN/BUMD) tidak dipungut bea lelang.
- Menyerahkan barang dan dokumennya kepada pemenang lelang melalui Kantor
Lelang Negara.
- Memabayar PPh Pasal 25 (pajak penghasilan 25%) sepanjang barang yang
dilelang berupa barang dan bangunan dengan ketentuan : (1) dalam hal barang
tersebut milik perorangan maka PPh dikenakan apabila tanggungan hasil
lelangnya pada saat itu berjumlah Rp.60.000.000,- atau lebih, (2) dasar
hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994)
- Mentaati tata tertib lelang.
Hak-hak dan kewajiban peserta lelang atau pembeli juga diatur dalam
pelaksanaan lelang, sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan secara tertib dan
transparan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku :
a. Hak-hak peserta atau pembeli lelang :
- Melihat dokumen-dokumen tentang kepemilikan barang dan meminta
keterangan dan penjelasan tambahan.
- Melihat atau meneliti barang yang akan dilelang.
- Meminta salinan risalah lelang dalam hal yang bersangkutan menjadi pemenang
lelang.
- Meminta kembali uang jaminan lelang atau kelebihan uang jaminan.
- Mendapatkan barang dan bukti pelunasan serta dokumen-dokumennya apabila
ditunjuk sebagai pemenang lelang.
b. Kewajiban-kewajiban peserta lelang atau pembeli :
- Menyetor uang jaminan lelang kepada Kantor Lelang Negara atau PL Kelas II
apabila disyaratkan untuk itu.
- Hadir dalam pelaksanaan lelang atau kuasanya.
- Mengisi surat penawaran di atas kertas bermeterai dengan huruf yang jelas dan
tidak ada coretan dalam hal penawaran lelang secara tertutup atau tertulis.
- Membayar pokok lelang, bea lelang, uang jaminan secara tunai, dalam menjadi,
pemenang lelang.
- Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang.
Makalah Rakernas MA 2011 | 27
Agar pelaksanaan lelang eksekusi dapat berjalan dengan lancar sebagaimana
yang diharapkan maka lelang eksekusi harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
a. Harus ada surat permintaan lelang
Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi agar permintaan lelang
eksekusi dapat dilaksanakan antara lain :
- Salinan atau foto copy surat putusan Pengadilan yang telah mempunyai
hukum tetap.
- Salinan penetapan Pengadilan untuk melaksanakan penyitaan.
- Salinan berita acara penyitaan.
- Salinan atau foto copy surat teguran (Aan maning) kepada termohon
eksekusi.
- Salinan atau foto copy surat permohonan lelang kepada termohon eksekusi
yang dibuat oleh Pengadilan.
- Perincian hutang, termasuk biaya yang harus dibayar oleh termohon
eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan setempat.
- Bukti kepemilikan atas barang yang dilelang. Dalam hal barang yang dilelang
berupa tanah diperlukan adanya SKPT dari kantor Pertanahan Nasional.
- Apabila tanah belum bersertifikat maka perlu dimintakan SKPT dengan
dilampiri surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Lurah atau
Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat. Dalam hal bukti
kepemilikan tidak ada maka dipakai surat-surat seperti surat yang tersebut
di atas.
- Syarat-syarat lelang dari penjual apabila ada.
- Bukti pengumuman lelang oleh Pengadlan di surat kabar setempat. Khusus
barang tidak bergerak wajib diumukan 2 (dua) kali selang 15 (lima belas)
hari, dan untuk barang bergerak diumumkan 1 (satu) kali.
b. Harus ada foto copy grose akta

Dalam hal lelang karena hipotik, pihak pemohon lelang harus
melengkapi foto copy, sertifikat hipotik dan sertifikat tanah. Dalam kaitan
dengan tugas-tugas eksekusi yang dijalankan Pengadilan secara umum prosedur
lelang dilaksanakan sebagai berikut :
- Pengadilan yang bersangkutan mengajukan permohonan lelang kepada
Kantor Lelang Negara atau Pejabat Kantor Lelang Kelas II setempat dengan
melengkapi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.
- Kantor Lelang Negara atau Pejabat Kantor Lelang Kelas II menetapkan
tanggal dan waktu lelang dengan memperlihatkan keinginan-keinginan
pemohon lelang.
- Pengadilan menetapkan harga limit dari barang yang dilelang. Harga limit
sifatnya rahasia. Dalam hal penawaran secara tertulis dalam amplop
tertutup, harga limit diserahkan kepada Pejabat Kantor Lelang dalam
amplop tertutup sesaat sebelum pelaksanaan lelang.
- Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang bersama-sama dengan
pejabat penjual. Atas pelaksanaan lelang tersebut oleh pejabat lelang
dibuat berita acara yang disebut risalah lelang.
- Pembayaran hasil lelang dilakukan secara tunai segera setelah pelaksanaan
lelang kepada pejabat lelang, dan selanjutnya segera disetor kepada yang
berhak.
Pelaksanaan lelang, dapat ditahan apabila penawaran tertinggi belum
mencapai harga limit yang dikehendaki oleh penjual, biaya penahanan lelang
dikenakan kepada penjual. Dalam hal lelang dibatalkan oleh pemohon yang
kurang dari 8 (delapan) hari sebelum pelaksanaan, maka kepada pemohon
lelang akan dikenakan biaya pembatalan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas
juta rupiah).
Jika dalam daerah hukum Pengadilan tidak terdapat Kantor Lelang
Negara yang dapat dimintakan bantuan untuk melaksanakan penjualan lelang di
muka umum, maka penjualan lelang dapat dimintakan bantuan pada Panitera
Pengadilan, dengan ketentuan batasnya maksimal hingga Rp.30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah).
9
7. PENUTUP
Demikianlah beberapa masalah hukum yang berhubungan dengan masalah
gugatan yang dapat penulis sampaikan, sebenarnya masih banyak masalah hukum lain
yang tidak dapat penuliskan dalam makalah yang ringkas ini. Oleh karena singkatnya
waktu dan kurangnya leteratur sudah tentu makalah yang sederhana ini tidak luput
dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat
kami harapkan demi sempurnanya makalah ini. Semoga bermanfaat.
Jakarta, 1 April 2011
Billahi taufiqy wal hidayah
Amiin Yarobal Alamin
HAM