Bambang Syamsuzar Oyong - Notaris PPAT Kota Banjarmasin -

                  Hukum Nasional Dalam Tataran Prinsip                 Membicarakan perkembangan pembangunan hukum nasional adalah sesuatu yang sangat sering untuk dibicarakan disetiap kalangan akademisi.   Secara filosofi hukum nasional adalah hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang mencerminkan dan cara pandang untuk kepentingan Indonesia khususnya dalam setiap pembangunan disegala bidang kehidupan dari social, ekonomi, politik dan budaya.                 Secara teoritis substantive, dalam tinjauannya adalah : 1.        Bagaimana corak hukum yang menjamin rule of law 2.        Bagaimana corak hukum yang akan menjamin pelaksanaan demokrasi yang bertanggung jawab, berisih, dan etis sejalan dengan asas dan konsep konstitusi. 3.        Bagaimana corak hukum yang menuju keadilan social, kesejahteraan, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 4.        Bagaimana corak hukum yang dapat menjamin hubungan antara rakyat denga

  Peraturan-Peraturan Yang Berhubungan dengan Jabatan Notaris 1.   PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI, SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS 2.   PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS 3.   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 4.   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris 5.   Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Publik Tertentu Di Kementerian Hukum Da