Bambang Syamsuzar Oyong - Notaris PPAT Kota Banjarmasin -

MENCARI SOSOK SETENGAH DEWA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI             Telah terpilihnya delapan orang dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pembaratasan Korupsi oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel), yang nantinya akan diserahkan kepada DPR untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Ke delapan orang ini dapat juga dikatakan sebagai orang-orang setengah dewa, karena dipundaknyalah Indonesia akan dibawa apakah negara ini tetap saja sebagai negara terkorup, atau adanya peningkatan dalam pencapaian Indek Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh lembaga Transparancy International yang masih menempatkan kita sebagai salah satu negara korup dengan nilai merah yaitu IPK 2,8, jika dibandingkan pencapaian Thailand dan China dengan IPK 3,2.             Sebelas tahun diera reformasi ini, tidak menjadi pijakan bahwa kita memang benar-benar serius dalam pemberantasan korupsi. Karena pijakan politik terhadap pemberantasan korupsi lebih dikesankan sebagai

MENCARI SOSOK ANNA HAZARE DINEGARA TERKORUP             Sebagai salah satu negara terkorup dalam kajian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ditahun 2010 versi Transparancy International, mungkin tidak berlebihan kiranya bahwa kita sebagai negara masih saja berkutat pada wacana, baik pada seminar yang diadakan, pembuatan peraturan perundangan mengenai korupsi, pembentukan Komisi Anti Korupsi dan lainnya. Namun kenyataannya tetap saja, Indeks Persepsi Korupsi kita dengan nilai merah. Pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan masih berjalan ditempat. Masalahnya sebagian kalangan menyebutkan tingkat kwalitas dan kwantitasnya sudah semakin meningkat. Sepertinya kita tidak melakukan perbuatan apa-apa. Disaat negara lain makin siap dengan cara-cara yang membuat para pelaku tindak pidana korupsi jerah. China misalnya, begitu kenjarnya melakukan upaya-upaya yang sebagian negara dikatakan sangat seporadis untuk menekan tindak pidana korupsi. Melakukan hukuman seberat-beratnya, dengan hukuman

DEMOKRASI, PEMILU DAN KPU DALAM KEBIJAKAN POLITK HUKUM Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tentang Penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Umum pada tanggal 19 April 2007 yang lalu. Yang mana sebelumnya ketentuan penyelenggara pemilihan umum terdapat dalam pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Maka menurut ketentuan pasal 132, pada Bab X dari UU No. 22 Tahun 2007 saat diberlakukannya UU ini perihal yang mengatur tentang lembaga peyelenggara dan pangawasan pemilu dinyatakan tidak diberlakukan lagi. Apa yang telah dijelaskan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujutan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

MELALUI PENDIDIKAN KENOTARIATAN DAN PROFESI NOTARIS ; Membangun Martabat Bangsa dan Menjaga Kedaulatan Negara Oleh : Prof. Abdul Ghofur Anshori TANGGAL 20 Mei, 100 tahun yang lalu adalah saat putra-putra terbaik bangsa Indonesia sebagai kelompok masyarakat yang intelek menggunakan kecendekiaannya melakukan upaya untuk mengangkat martabat bangsanya dengan mendirikan organisasi Budi Utomo. Buah dari usaha itu adalah terbangunnya kesadaran hidup berbangsa sebagai satu bangsa Indonesia untuk hidup secara bermartabat, bebas dari penindasan yang telah dialami sangat memenderitakan selama berabad-abad lamanya. Berawal dari Budi Utomo-lah bangsa Indonesia kemudian terjelma ke dalam satu bangsa dan negara yang berdaulat yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dengan menengok sejarah pergerakan Budi Utomo 100 tahun yang lalu, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu betapa pentingnya arti pendidikan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya