PRINSIP BEDING VAN EIGENMACTING VERKOOP TERHADAP PENJUALAN OBJEK JAMINAN YANG MACET

-

PRINSIP BEDING VAN EIGENMACTING VERKOOP TERHADAP
PENJUALAN OBJEK JAMINAN YANG MACET

Abstrak
Bambang Syamsuzar Oyong

            Prinsip Beding Van Eigenmacting Verkoop adalah istilah yang  tergambarkan pada ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek jaminan disaat debitur wanprestasi. Pada asasnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan, karena undang-undang telah menentukan bahwa setiap kebendaan milik debitor baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang sudah ada atau yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atas hutang-hutang sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 1131 BW. Namun, meskipum undang-undang telah menentukan demikian, bukan berarti bahwa setiap proses pelunasan dengan objek jaminan akan berjalan dengan mudah dan lancar, karena kenyataannya pihak kreditor selalu akan menghadapi persoalan kredit macet (wanprestasi) dengan  segala macam problem dan masalah dalam proses pengambilan pelunasan piutangnya tersebut.
Prinsip untuk menjual atas kekuasaan sendiri sebagaimana yang dikenal dengan istilah parate eksekusi merupakan hak istimewa yang diberikan undang-undang kepada kreditor untuk menjalankannya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, telah menyebutkan  “Apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan peringkat pertama mempunyai  hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 tersebut dan pejelasannya terdapat kontradiksi, disatu sisi ini merupakan wewenang yang diberikan UU, dan disatu sisi yang lain diberikan sebagai janji oleh pemegang hak tanggungan. Adanya dua kontradiksi tersebut melahirkan permasalahan pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang tidak memberikan kepastian hukum.
                                                                                             
Kata Kunci : Jaminan, Hak Tanggungan, Eksekusi






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM

-
BAB I PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM A.      Pendahuluan 1.       Perbandingan Hukum Perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan Hukum Perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi lebih diperlukan karena   : a.        Dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. b.       Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2.       Tujuan Perbandingan Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. 3.       Perbandingan Hukum mempunyai peranan yang penting dibidang hukum secar
Baca selengkapnya

Istilah Hukum

-
Istilah Hukum   Ab honesto virum bonum nihil deterret – Tak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban / tugasnya dengan jujur. Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis – Pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya. Accipere quam facere praestat injuriam –Lebih baik menerima dampak kesalahan orang lain apa adanya daripada sendiri melakukan kesalahan itu. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan. Ad astra per aspera – Mencapai bintang melalui pengorbanan, rintangan, kesulitan. Ad augusta per angusta – Mencapai tempat tinggi melalui jalan-jalan sempit. Ad maiorem dei gloriam (AMDG) – Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad praesens ova cras pullis sunt meliora – Telur sekarang lebih baik daripada anak ayam besok. Contoh yang mirip: Seekor burung di tangan lebih berharga daripada dua ekor burung di semak-semak, hutan. Altissima quaeque flum
Baca selengkapnya

TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS

-
TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS Oleh : Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH.MH Untuk dimuat Untuk Jurnal   Lambung Mangkurat Law Joumal (LamlaJ) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin BAB I P E N D A H U L U A N 1.       L atar Belakang Masalah Pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kontribusi perangkat perundang-undangan dalam perekayasaan mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi sangat relevan untuk dikemukakan manakala melihat hukum dan perundang-undangan “etalase ” dan tidak juga sebagai norma yang berada diruang kosong; tapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang selalu ada dan berinteraksi ditengah dinamika kehidupan masyarakat. Tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalistis dengan perundang-undangan
Baca selengkapnya