SOAL UJIAN PRA KONTRAK

-


SOAL UJIAN PRA KONTRAK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD YANI BANJARMASIN
Dosen : Bambang Syamsuzar Oyong, SH. MH


1.      Dalam merancang suatu kontrak harus diperhatikan tiga bagian utama, sebutkan dan jelaskan ?
2.      Perjanjian atau perikatan yang dibuat dapat dibedakan perjanjian otentik (akta Otentiak) dan perjanjian yang dibuat dibawah tangan (perjanjian dibawah tangan), apa yang membedakan dan jelaskan  dan bagaimana kekuatan pembuktiannya ?
3.      Apa yang dimaksud perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi dan perjanjian dibawah tangan yang diwarkering ?
4.      Suatu hari Saudara ditanya oleh tetangga Saudara yang sedang kebingungan dalam urusan perjanjian yang akan dbuatnya. Bahwa Pak Tomo seorang duda saat ini berkeinginan untuk melakukan kerja sama dengan investor yang akan membiayai usaha yang saat ini sedang dijalankannya. Namun pak Tomo saat ini sedang menjalankan ibadah umroh ditanah suci Mekkah dan dia tidak bisa mendatangani perjanjian tersebut, maka Pak Tomo meminta kepada anaknya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Bagi Investor hal itu tidak dipermasalahkannya, asal perjanjian yang akan dibuat tersebut dapat dipahami oleh anak Pak Tomo dan bertanggung jawab untuk mematuhinya. Anak Pak Tomo ada dua orang yang pertama bernama Ahmad berusia 19 tahun dan sedangkan Aria berusia 15 tahun. Dari kasus tersebut tindakan apa yang harus dipersiapkan  oleh anak Pak Tomo. Sebutkan jenis perjanjiannya ?
5.      Dari soal nomor 4 tersebut buatkan secara sederhana perjanjiannya ?

Catatan : Open Book

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM

-
BAB I PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM A.      Pendahuluan 1.       Perbandingan Hukum Perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan Hukum Perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi lebih diperlukan karena   : a.        Dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. b.       Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2.       Tujuan Perbandingan Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. 3.       Perbandingan Hukum mempunyai peranan yang penting dibidang hukum secar
Baca selengkapnya

Istilah Hukum

-
Istilah Hukum   Ab honesto virum bonum nihil deterret – Tak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban / tugasnya dengan jujur. Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis – Pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya. Accipere quam facere praestat injuriam –Lebih baik menerima dampak kesalahan orang lain apa adanya daripada sendiri melakukan kesalahan itu. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan. Ad astra per aspera – Mencapai bintang melalui pengorbanan, rintangan, kesulitan. Ad augusta per angusta – Mencapai tempat tinggi melalui jalan-jalan sempit. Ad maiorem dei gloriam (AMDG) – Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad praesens ova cras pullis sunt meliora – Telur sekarang lebih baik daripada anak ayam besok. Contoh yang mirip: Seekor burung di tangan lebih berharga daripada dua ekor burung di semak-semak, hutan. Altissima quaeque flum
Baca selengkapnya

TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS

-
TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS Oleh : Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH.MH Untuk dimuat Untuk Jurnal   Lambung Mangkurat Law Joumal (LamlaJ) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin BAB I P E N D A H U L U A N 1.       L atar Belakang Masalah Pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kontribusi perangkat perundang-undangan dalam perekayasaan mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi sangat relevan untuk dikemukakan manakala melihat hukum dan perundang-undangan “etalase ” dan tidak juga sebagai norma yang berada diruang kosong; tapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang selalu ada dan berinteraksi ditengah dinamika kehidupan masyarakat. Tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalistis dengan perundang-undangan
Baca selengkapnya