Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata

EKSEKUSI DAN LELANG

DALAM HUKUM ACARA PERDATA1

------------------------------------------------------------------

Oleh : Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum

Hakim Agung, Mahkamah Agung RI

1.    Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan

hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang

mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau

juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap,

sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela

sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai

kekuatan eksekutorial. Ada pun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada

putusan Pengadilan terletak pada kepada putusan yang berbuyi “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu putusan Pengadilan yang

mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung

amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan

constitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam

menjalankannya. Menurut Sudikno Mertokusumo (1988 : 201) eksekusi pada

hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk

memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang

menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut

untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (execution force).

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi

oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut :

1 Makalah ini disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung - RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal 18-22

September 2011 2005

Makalah Rakernas MA 2011 | 3

a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi

upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk

putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan

hukum tetap adalah litis finiri opperte, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan

oleh pihak-pihakyang berperkara.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan

mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang

mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui Pengadilan jika

pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

Pengecualian terhadap asas ini adalah : (1) pelaksanaan putusan uit

voerbaar bij voorraad sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 180 ayat

(2) pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191

ayat (1) R.Bg. dan Pasal 54 Rv. (3) pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan

Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) R.Bg. (4) eksekusi berdasarkan

Grose akte sesuai dengan Pasal 224 HIR. dan Pasal 258 R.Bg.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua

cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak

yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara

paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

Pelaksanaan putusan Pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan

pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.

c. Putusan mengandung amar Condemnatoir

Putusan yang bersifat Condemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang

bersifat contensius dengan proses pemeriksaan secara contradictoir. Para pihak

yang berperkara terdiri dari para pihak Penggugat dan Tergugat yang bersifat

partai.

Makalah Rakernas MA 2011 | 4

Ada pun ciri putusan yang bersifat condemnatoir mengadung salahsatu

amar yang menyatakan :

(1) Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.

(2) Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”

(3) Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”

(4) Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”

(5) Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”

(6) Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”

(7) Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”

(8) Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”

d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg yang

berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang di

minta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetentsi relatif. Pengadilan tingkat

banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.

Sebelum melaksanakan eksekusi. Ketua Pengadilan terlebih dahulu

mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Pantiera/Jurusita untuk

melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah

pimpinan Ketua Pengadilan.

2. Macam-macam eksekusi

Sudikno Mertokusumo,SH. (1988:201) mengemukakan ada tiga jenis eksekusi

yaitu: (1) eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar

sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, dan Pasal 208 R.Bg. (2)

eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dan Pasal 259 R.Bg. (3) eksekusi riil

yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap

kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan secara

sukarela. Eksekusi terakhir ini diatur dalam Pasal 1033 Rv. dalam Pasal 200 ayat (11)

HIR, dan Pasal 218 ayat (2) R.Bg. hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.

Makalah Rakernas MA 2011 | 5

Dalam praktek Peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu (1) eksekusi riil

atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2)

R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran,

pembahagian, dan melakukan sesuatu, (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui

lelang atau executorial verkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR. dan Pasal

215 R.Bg. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang

debitur, atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian in natura tidak

disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in natura dalam

sengketa warisan atau harta bersama (M. Yahya Harahap, SH. 1991:5).

3. Tata cara eksekusi riil

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi

wewenang Pengadilan Agama dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Permohonan pihak yang menang.

Jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan

secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada

Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk dijalankan secara

paksa hal-hal yang telah disebutkan dalam amar putusan.

Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan merupakan

suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan

tersebut dapat dijalankan secara paksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 207 ayat

(1) R.Bg. dan Pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan Pengadilan

supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang

diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, memohon agar putusan

supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi

putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak

dapat dilaksanakan.

b. Penaksiran biaya eksekusi.

Jika Ketua Pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak

yang berkepentingan, maka segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya

eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya.

Makalah Rakernas MA 2011 | 6

Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi

dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi

tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau

petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan

eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.

c. Melaksanakan peringatan (Aan maning)

Aan maning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua

Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi

putusan secara sukarela. Aan maning dilakukan dengan melakukan panggilan

terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan

dalam surat panggilan tersebut.

Memberikan peringatan (Aan maning) dengan cara : (1) melakukan sidang

insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah, (2)

memberikan peringatan atau tegoran supaya ia menjalankan putusan Hakim dalam

waktu delapan hari, (3) membuat berita acara Aan maning dengan mencatat semua

peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti othentik, bahwa Aan

maning telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah

eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang Aan maning, dan

ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidak hadirannya itu

dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk Aan

maning yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil

secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya

untuk dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada

tenggang masa peringatan. Secara ex officio Ketua Pengadilan dapat langsung

mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita.

d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (Aan maning) sudah

lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau

menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua

Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan : (1) perintah

Makalah Rakernas MA 2011 | 7

eksekusi itu berupa penetapan, (2) perintah ditujukan kepada Panitera atau

Jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas, (3) harus menyebut dengan jelas

nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi,

(4) perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh di belakang

meja, (5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

Para praktisi hukum berbeda pendapat tentang kapan surat perintah

eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan, apakah surat perintah eksekusi

tersebut dikeluarkan terhitung sejak panggilan tidak dipenuhi oleh pihak yang

kalah, atau setelah pihak yang menghendaki eksekusi mengajukan permohonan

kembali setelah pihak yang kalah tidak mau mengindahkan peringatan sesuai

dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Pendapat yang terakhir ini

banyak dipergunakan oleh Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi riil dengan

pertimbangan bahwa pendapat yang terakhir itu lebih logis daripada pendapat yang

pertama. Permohonan pelaksanaan eksekusi penting untuk kelengkapan

administrasi eksekusi, di samping itu permohonan pelaksanaan eksekusi

diperlukan untuk adanya kepastian pelaksanaan eksekusi itu sendiri, sebab tidak

sedikit pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan setelah diadakan

peringatan bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga tidak

perlu dilaksanakan eksekusi lagi.

Selain dari hal tersebut di atas, maka praktisi hukum masih mempersoalkan

kepada siapa perintah eksekusi diberikan, apakah kepada Panitera atau Jurusita,

atau juga kepada kedua-duanya secara bersamaan. Terhadap hal ini sebenarnya

dapat dipedomani beberapa ketentuan perundang-undangan. Menurut Pasal 33

ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 dikemukakan bahwa pelaksanaan

putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita

yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 57 Undang-undang

Nomor : 13 Tahun 1965 ditentukan dalam perkara perdata, Panitera

melaksanakan keputusan Pengadilan bertindak pula sebagai Jurusita. Dalam Pasal

197 ayat (2) dan ayat (6) HIR, Pasal 209 ayat (1), Pasal 210 ayat (1) R.Bg. penyitaan

dilakukan oleh Panitera dengan dibantu oleh dua orang saksi. Kemudian dalam

Makalah Rakernas MA 2011 | 8

Pasal 197 ayat (3) HIR. dan Pasal 209 ayat (2) R.Bg. ditentukan apabila Panitera

berhalangan, ia dapat diganti oleh orang ditunjuk untuk itu.

Melihat kepada peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi adalah

Panitera. Apabila Panitera berhalangan maka dilakukan oleh Jurusita. Jadi tidak

dilaksanakan bersama-sama, melainkan Panitera sendiri atau Jurusita sendiri

dengan dibantu oleh dua orang saksi.

e. Pelaksanaan eksekusi riil

Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan, Panitera atau apabila ia

berhalangan dapat diwakilkan kepada Jurusita dengan ketentuan harus menyebut

dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg. Dalam

pelaksanaan eksekusi tersebut, Pantiera atau Jurusita dibantu dua orang saksi

berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera

atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat

(6) HIR dan Pasal 210 R.Bg.

Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat

objek barang yang di eksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang

hanya di belakang meja atau dengan cara jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan

sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara

nyata berbeda dengan amar putusan, maka Panitera atau Jurusita yang melakukan

eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita acara bahwa

eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan

dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berita acara eksekusi harus memuat hal-hal : (1) jenis barang-barang yang

dieksekusi, (2) letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi, (3) hadir

tidaknya pihak yang tereksekusi, (4) penegasan dan keterangan pengawasan

barang, (5) penjelasan non bavinding bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan,

(6) penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan, (7) hari, tanggal, jam, bulan

dan tahun pelaksanaan eksekusi. (8) berita acara eksekusi ditanda tangani oleh

Makalah Rakernas MA 2011 | 9

pejabat pelaksana eksekusi, dua orang saksi, Kepala Desa/Lurah setempat dan

tereksekusi.

Kepala Desa/Lurah, Camat dan tereksekusi secara yuridis formal tidak

diwajibkan menandatangani berita acara. Namun untuk menghindari hal-hal yang

mungkin timbul di belakang hari, sebaiknya kepada mereka ini diharuskan

menandatangani berita acara eksekusi yang dibuat oleh Panitera atau Jurusita yang

melaksanakan eksekusi tersebut.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (5) HIR, Panitera atau orang yang ditunjuk

sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya, dan

kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir

pada waktu eksekusi dilaksanakan maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan

cara menyerahkan salinan/ fotocopy berita acara eksekusi tersebut.

4. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi sejumlah uang diatur dalam Pasal 197-200

HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran

sejumlah uang, berarti Tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada

Penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Objeknya adalah

sejumlah uang yang dilunasi Tergugat kepada Penggugat. Eksekusi ini dapat

dilaksanakan berulang-ulang sampai pembayaran sejumlah uang selesai pembayarannya.

Dalam praktek Peradilan, eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan

dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Mengeluarkan penetapan sita eksekusi

Setelah Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pihak yang

menang, segera mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk

menghadiri sidang Aan maning (tegoran) agar pihak yang kalah itu mau

melaksanakan putusan secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat

(1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 196 HIR.

Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan,

padahal sudah dilaksanakan peringatan, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan

penetapan sita eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 R.Bg. dan Pasal

Makalah Rakernas MA 2011 | 10

197 HIR dan Pasal 439 Rv. Bentuk surat sita eksekusi adalah berupa penetapan

yang ditujukan kepada Pantiera atau Jurusita dengan menyebutkan namanya secara

jelas.

Jika dalam surat putusan Pengadilan sudah ada diletakkan sita jaminan (CB),

maka sita eksekusi tidak diperlukan lagi, sita jaminan (CB) tersebut dengan

sendirinya menjadi sita eksekusi, cukup dikeluarkan surat penegasan bahwa sita

jaminan (CB) itu menjadi sita eksekusi.

Seluruh ketentuan dan tata cara sita jaminan (CB) berlaku sepenuhnya

terhadap sita eksekusi.

b. Mengeluarkan perintah eksekusi

Setelah penetapan sita eksekusi dilaksanakan, maka proses selanjutnya

adalah mengeluarkan surat perintah eksekusi yang dilaksanakan oleh Ketua

Pengadilan. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang

barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek

yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi

tersebut.

c. Pengumuman lelang

Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar

dan mass media terhadap barang-barang yang akan dieksekusi lelang sesuai dengan

Pasal 200 ayat (6) HIR dan Pasal 217 ayat (1) R.Bg.

Pengumuman lelang barang bergerak dilakukan menurut kebiasaan

setempat dengan cara menempelkan pemberitahuan lelang pada papan

pengumuman Pengadilan atau pengumuman melalui surat kabar dan mass media

lainnya. Saat pengumuman ini boleh dilaksanakan sesaat setelah sita eksekusi

diperintahkan, atau sesaat setelah lewat peringatan bila telah ada sita jaminan

(CB) sebelumnya.

Penjualan lelang dapat dilakukan paling cepat delapan hari dari tanggal sita

eksekusi atau paling cepat delapan hari dari peringatan apabila barang yang hendak

dilelang telah diletakkan dalam sita jaminan (CB) sebelumnya.

Jika barang yang akan dilelang meliputi barang yang tidak bergerak,

pengumumannya disamakan dengan barang yang tidak bergerak yakni melalui mass

Makalah Rakernas MA 2011 | 11

media, pengumuman cukup satukali dan dilaksanakan paling lambat 14 hari dari

tanggal penjulan lelang.

d. Permintaan lelang

Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di

atas, Ketua Pengadilan meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual

lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi.

Surat permintaan lelang yang ditujukan kepada Kantor Lelang Negara itu

dilampiri surat-surat sebagai berikut :

- Salinan surat putusan Pengadilan.

- Salinan penetapan eksekusi.

- Salinan berita acara sita.

- Salinan penetapan lelang.

- Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

- Perincian besarnya jumlah tagihan.

- Bukti pemilikan (sertifikat tanah) barang lelang.

- Syarat-syarat lelang.

- Bukti pengumuman lelang.

e. Pendaftaran permintaan lelang

Kewajiban pendaftaran permintaan lelang pada Kantor Lelang sesuai Pasal 5

Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor : 189. Kantor Lelang mendaftarkan permintaan

lelang itu dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka

untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siapa

saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat untuk ikut

dalam pelelangan tersebut dapat menentukan sikapnya.

f. Penetapan hari lelang

Yang berhak menetapkan hari lelang adalah Kantor Lelang Negera yang

berwenang. Ketua Pengadilan boleh mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan

pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan, tetapi sepenuhnya terserah kepada

Kantor Lelang Negara untuk menetapkannya dan Kantor Lelang Negara tidak

Makalah Rakernas MA 2011 | 12

terikat dengan permintaan Ketua Pengadilan, dia dapat menentukan waktu lelang

dilaksanakan sendiri tenpa dipengaruhi oleh pihak lain.

g. Penentuan syarat lelang dan floor price

Berdasarkan Pasal 1b dan Pasal 21 Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189

ditentukan bahwa yang menetapkan dan yang menentukan syarat lelang adalah

Ketua Pengadilan yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama

tereksekusi. Kewenangan ini meliputi juga berubah syarat lelang yang sudah

ditentukan sebelumnya.

Syarat yang paling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara

penawaran dan tata cara pembayaran. Syarat-syarat ini harus dilampirkan pada

permintaan lelang agar umum mengetahuinya. Penggugat atau Tergugat dapat

mengusulkan syarat, tetapi usul tersebut dapat dipertimbangkan, dan tidak

berpengaruh pada pelaksanaan lelang sebab yang menentukan adalah Ketua

Pengadilan yang melaksanakan lelang.

Dalam Pasal 9 Peraturan Lelang Stb, 1908 No. 189 ditetapkan pula bahwa

patokan harga terendah merupakan harga yang disetujui untuk membenarkan

penjualan lelang. Dalam hal ini yang berwenang adalah Kantor Lelang Negera,

bukan pihak Penggugat atau tereksekusi. Ukuran floor price adalah sesuai dengan

harga pasaran dengan memperhatikan nilai ekonomis barang.

h. Tata cara penawaran

Bagi pihak-pihak yang berminat ikut dalam acara lelang yang

diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara, maka pihak tersebut harus

mengajukan penawaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebut

nama dan alamat penawar secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang

disanggupinya dan ditandatangani oleh pihak penawar. Penawaran harus

dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh dilakukan secara bersama-sama.

Juru lelang harus menolak penawaran yang lebih dari satu orang dalam satu surat

penawaran.

Penawaran lisan dapat dibenarkan jika dalam penawaran tertulis tidak

berhasil. Jadi penawaran lisan ini merupakan lanjutan dari penawaran tertulis,

maksudnya apabila tidak satu pun surat penawaran yang mencapai patokan harga

Makalah Rakernas MA 2011 | 13

(floor price), maka penawaran dapat dilanjutkan secara lisan. Tetapi kebolehan

tersebut terlebih dahulu harus ada persetujuan pihak penjual dalam hal ini

Pengadilan. Sehubungan dengan hal ini, jika penawaran tertulis gagal, maka Ketua

Pengadilan sebaiknya segera menetapkan penawaran secara lisan.

Pendaftaran penawaran diajukan oleh pihak yang ikut lelang kepada Kantor

Lelang dengan cara memasukkan kertas penawaran itu dalam amplop tertutup.

Selanjutnya Kantor Lelang Negara segera mendaftarkan penawaran itu dalam buku

yang telah disediakan untuk itu.

i. Pembeli lelang dan menentukan pemenang

Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai

dengan floor price. Untuk mendukung kemenangannya diperlukan syarat yaitu

penelitian secara seksama tentang keabsahan pendaftaran, disamping itu perlu

diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang

merugikan pihak pelaksana lelang dan pemohon eksekusi.

Setelah hal tersebut di atas dilaksanakan, maka barulah juru lelang

mengumumkan atau menentukan pemenangnya. Jika terjadi beberapa penawaran

yang sama nilai penawarannya, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan

keberatan atas penentuan pemenang lelang tersebut, keberatan terseut diajukan

kepada Pengadilan yang melaksanakan lelang (penjual), namun terserah Pengadilan

untuk menerima atau menolak keberatan tersebut.

Dalam praktek Peradilan, biasanya juru lelang mengajukan pemenang

kepada Pengadian dengan tujuan untuk mendapatkan pengesahan, setelah

mendapat pengesahan dari Pengadilan maka barulah juru lelang mengeluarkan

penetapan pemenang.

j. Pembayaran harga lelang

Pengadilan berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang.

Ketentuan ini harus berpedoman kepada Pasal 26 Peraturan Lelang Stb. 1908

Nomor : 189. Apabila harga relatif kecil, maka pembayaran harga lelang harus

dilakukan secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk melunasinya.

Jika telah ditetapkan pembayaran harus dilaksanakan secara tunai, tetapi para

Makalah Rakernas MA 2011 | 14

pemenang lelang tidak melunasi secara tunai sebagaimana yang telah ditetapkan,

maka gugur haknya sebagai pemenang lelang, atau pembeli.

Jika pemenang lelang membayar sebahagian dan menunda sebahagian, dapat

dibenarkan dalam jangka waktu beberapa hari saja (tidak terlalu lama), inipun

harus dilaksanakan dengan memberikan jaminan kepada pihak penjual (Pengadilan).

Dalam hal ini pembayaran mesti langsung dilunasi sesaat setelah penawar

dinyatakan sebagai pemenang, sisanya dilunasi pada jangka waktu yang ditentukan.

Apabila pembayaran ditunda keseluruhan, dapat dibenarkan apabila harga

lelang dalam jumlah besar. Ketentuan ini dapat dibenarkan apabila ditentuakan

terlebih dahulu dalam syarat lelang atau ada izin dari pengawas kantor lelang. Hal

ini dengan pertimbangan, bahwa pemenang lelang itu tidak mungkin menyiapkan

segera pembayaran dalam waktu singkat, dengan ketentuan harus memberikan

jaminan yang sama nilainya dengan harga pembayaran lelang. Apabila dalam waktu

yang ditetapkan pemenang lelang belum membayar harga lelang sebagaimana yang

ditentukan maka atas kelalaian itu dikenakan denda sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor : 189.

Jika melunasi tepat waktu, didenda 2 % dari jumlah yang belum dibayar dan

jika kelalaian pembayaran melampaui satu bulan, denda dinaikan menjadi 5 % dari

jumlah yang belum dibayar. Hal ini analog dengan Pasal 1246 KUH Perdata.

5. Beberapa masalah hukum dalam pelaksanaan eksekusi

a. Tentang pendelegasian eksekusi.

Ada kemungkinan bahwa barang-barang yang dimohonkan eksekusi itu

berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang memutus perkaranya.

Persoalannya adalah bagaiana cara melaksanakan eksekusinya ? Dalam hal ini dapat

ditempuh dengan menggunakan lembaga “pendelegasian eksekusi” sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 206 R.Bg dan Pasal 195 HIR. yaitu pelaksanaan eksekusi

harus dilakukan melalui pendelegasian atau permintaan bantuan kepada Pengadilan

lain, untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan surat penetapan yang

disampaikan kepadanya.

Makalah Rakernas MA 2011 | 15

Tata cara pelaksanaan pendelegasian eksekusi terhadap objek yang berada

di luar yurisdiksi Pengadilan yang memutus perkara, adalah sebagai berikut :

- Membuat surat penetapan eksekusi

Ketua Pengadilan membuat surat penetapan yang isinya memerintahkan

kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan yang memutuskan perkara melalui

Panitera atau Jurusita Pengadilan tempat objek yang akan dilaksanakan

eksekusinya.

Dalam surat penetapan eksekusi tersebut, dirinci segala hal yang

dieksekusi secara jelas, kalau hal yang menyangkut benda tetap harus jelas

ukurannya, luas dan batas-batasnya. Kalau barang-barang bergerak harus jelas

mereknya, jumlahnya dan hal-hal yang diperlukan. Surat penetapan eksekusi itu

dikirim kepada Pengadilan tempat objek eksekusi berada dengan surat

pengantar Ketua Pengadilan atau Panitera atas nama Ketua Pengadilan.

- Berita acara eksekusi

Pengadilan Agama yang menerima permintaan eksekusi segera

melaksanakan eksekusi sesuai dengan penetapan eksekusi Pengadilan yang

meminta pelaksanaan eksekusi Pengadilan yang menerima permintaan

eksekusi tidak dibenarkan menilai isi penetapan eksekusi yang dikirim oleh

Pengadilan yang meminta eksekusi.

Jika eksekusi telah dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan yang

melaksanakan eksekusi tersebut segera membuat berita acara eksekusi berita

acara eksekusi dan segera pula mengirimkannya kepda Pengadilan yang

meminta pelaksanaan eksekusi dalam tempo dua kali dua puluh empat jam.

- Tentang biaya eksekusi

Yang menaksir biaya pelaksanaan eksekusi adalah Pengadilan yang

meminta eksekusi dilaksanakan. Tentang berapa besar biaya eksekusi yang

diperlukan adalah menurut kebutuhan di lapangan. Tehnis pengirimannya

kepada Pengadilan yang diminta bantuan eksekusi bisa dilakukan sebelum

eksekusi dilaksanakan, atau bersama-sama dengan surat permintaan eksekusi

dikirimkan, atau bisa juga setelah eksekusi dilaksanakan sesuai dengan

konsensus antar Pengadilan tersebut. Jika biaya eksekusi ternyata kurang dari

Makalah Rakernas MA 2011 | 16

kebutuhan riil dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Pengadilan yang menerima

permintaan eksekusi dapat meminta tambahan biaya eksekusi kepada

Pengadilan yang meminta eksekusi dilaksanakan dengan melampirkan

kebutuhan riil yang telah dikeluarkan atau yang dibutuhkan.

b. Perlawanan terhadap eksekusi yang obyeknya berada di luar wilayah

yurisdiksi Pengadilan.

Apabila terjadi perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap objek

eksekusi yang terletak diluar wilayah Pengadilan yang memutus perkara maka ke

Pengadilan mana perlawanan pihak ketiga itu diajukan, apakah kepada Pengadilan

yang memutus perkara atau kepada Pengadilan yang melaksanakan eksekusi?

Berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg. dan Pasal 195 ayat (6) HIR

dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan putusan hakim

(derden verzet) dilaksanakan dan diadili oleh Pengadilan yang melaksanakan putusan

hakim tersebut atau pada Pengadilan dimana eksekusi dijalankan. Tetapi menurut

Pasal 379 Rv perlawanan pihak ketiga tersebut harus diajukan di Pengadilan yang

memutus perkaranya, bukan di tempat Pengadilan yang menjalankan eksekusinya.

Dua pendapat yang saling bertentangan ini dalam praktek sangat membingungkan

para praktisi hukum dalam menjalankan eksekusi putusan yang objeknya berada di

luar wilayah Pengadilan yang memutus perkara.

Terhadap dua pendapat yang saling bertentangan tersebut, biasanya para

praktisi hukum mengambil jalan tengah di antara dua pendapat tersebut. Pengajuan

pihak ketiga (derden verzet) diajukan ditempat atau Pengadilan yang memutuskan

perkara, melalui Pengadilan tempat eksekusi dijalankan. Hal ini lebih logis, sebab

Pengadilan yang memutuskan perkara lebih tahu permasalahannya, lebih lengkap

dokumen-dokumen perkaranya dan memiliki nomor perkaranya.

Hasil pemeriksaan perlawanan pihak ketiga tersebut, diputus oleh

Pengadilan yang memeriksa pokok perkaranya dan dikirim kepada pihak pelawan

melalui Pengadilan yang menjalankan eksekusi. Yang menaksir biaya adalah

Pengadilan yang memeriksa pokok perkara, dan yang membukukan dalam buku

register perkara juga Pengadilan yang memeriksa pokok perkara.

c. Eksekusi tidak dapat dijalankan.

Makalah Rakernas MA 2011 | 17

Banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi oleh Panitera

atau Jurusita dilapangan, sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana

mestinya. Di antara hambatan yang sering ditemukan di lapangan adalah sebagai

berikut :

- Harta kekayaan tereksekusi tidak ada

Secara mutlak barang yang dieksekusi tidak ada, mungkin sudah habis

terjual sebelum eksekusi dijalankan, atau telah musnah karena adanya bencana

alam.

Tidak ditemuinya harta yang akan dieksekusi bisa juga terjadi karena

tidak jelas letak barang-barang yang akan dieksekusi itu, tidak jelas batasbatasnya,

ukurannya dan mungkin juga karena adanya perubahan alamat, pada

waktu gugatan diajukan terletak di jalan Fatmawati No. 10 Rt.112/04 ternyata

setelah perkara diputus ada perubahan, terletak di jalan Argamulya No.21

Rt.14/02 sehingga pada waktu eksekusi dilaksanakan, letak barang tersebut

sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tersebut dalam amar putusan.

Apabila secara nyata barang-barang yang akan dieksekusi tidak dapat

ditunjukkan oleh pemohon eksekusi maka dengan sendirinya eksekusi tidak

dapat dijalankan. Sedangkan karena perubahan alamat sebagaimana tersebut di

atas, maka untuk dapat dilaksanakan eksekusi, pemohon eksekusi harus

mengajukan perkara baru, dengan nomor perkara baru dan dengan petitum

perbaikan amar putusan.

Jika tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya atau belum jelas

ukurannya, eksekusi dengan sendirinya juga tidak dapat dilaksanakan.

Pernyataan non eksekutabel ini bersifat temporer sampai batas dan ukurannya

dapat diketahui dengan jelas. Mengatasi hal ini sebaiknya diadakan pengecekan

atau pemeriksaan setempat terlebih dahulu dengan dihadiri oleh pihak-pihak

yang berperkara. Jika berhasil ditemukan maka eksekusi dapat dijalankan. Jika

ternyata tidak diketemukan sama sekali, maka eksekusi tidak dapat dijalankan.

- Putusan bersifat deklaratoir

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa putusan yang

bersifat condemnatoir yaitu putusan yang amarnya mempunyai sifat

Makalah Rakernas MA 2011 | 18

menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah untuk berbuat

sesuatu, tidak berbuat sesuatu, membayar, membagi, membongkar dan

mengosongkan benda tetap. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara

sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang dapat minta

Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalankan putusan

tersebut secara paksa.

Jika hakim lalai atau lupa mencantumkan amar yang bersifat

condemnatoir sebagaimana tersebut di atas, maka pihak yang ingin agar

putusan itu dijalankan harus mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan yang

memutuskan perkara semula, dengan dalil gugat berdasarkan putusan

deklaratoir dan minta dalam petitum agar barang-barang yang telah diputus

dalam perkara terdahulu supaya dieksekusi dan kalau perlu dapat diminta

putusan Uitvoerbaar bij voorraad (putusan yang dapat dilaksanakan terlebih

dahulu) meskipun ada banding dan kasasi.

Yang dimaksud dengan perkara baru adalah putusan yang berdiri

sendiri dengan nomor perkara lain dengan perkara yang terdahulu. Penggugat

juga harus membayar biaya perkara secara tersendiri posita dalam perkara

baru tersebut dikaitkan dengan perkara yang terdahulu dengan petitum mohon

agar putusan yang terdahulu supaya dapat dijalankan dan dapat dieksekusi

sebagaimana mestinya.

Ada sementara para praktisi hukum yang berpendapat bahwa

pemberian jalan keluar terhadap putusan deklaratoir dan tidak mencantumkan

amar yang bersifat comdemnatoir tidak dilaksanakan dengan gugat baru dengan

petitum perubahan amar dan mohon dapat dieksekusi merupakan jalan keluar

yang kurang tepat, sebab sangat merugikan Penggugat dan juga akan terjadi

Nebis in idem.

Dalam praktek Peradilan hal ini sudah sangat sering dilaksanakan

meskipun secara realita memang pihak Penggugat sangat dirugikan. Jika putusan

yang bersifat deklaratoir itu dibiarkan, maka akan illusoir (hampa) dan tidak

ada manfaat serta tidak ada kepastian hukum.

Makalah Rakernas MA 2011 | 19

Daripada putusan demikian hampa, maka sudah selayaknyalah

Penggugat dianjurkan untuk mengajukan gugat lagi dengan petitum perubahan

amar agar putusan yang terdahulu dapat dijalankan atau dieksekusi, meskipun

mungkin dengan sedikit menanggung kerugian. Oleh karena itu kepada para

hakim diharapkan agar berhati-hati dalam membuat amar putusan ini sehingga

putusan yang dijatuhkan itu terhindar dari kehampaan (illusoir).

Dalam hal gugat baru dengan petitum perubahan amar putusan, tidak

akan terjadi Nebis in idem karena hakim tidak memeriksa pokok perkara yang

telah diputus dalam putusan sebelumnya. Lagipula ada para pakar hukum yang

berpendapat bahwa dalam hukum perdata tidak dikenal Nebis in idem, yang

ada hanya dalam bidang hukum pidana.

- Objek eksekusi di tangan pihak ketiga

Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap barang yang ada di tangan

pihak ketiga, apabila penguasaan barang tersebut dilaksanakan berdasarkan atas

alas hak yang sah. Eksekusi dapat dijalankan apabila penguasaan barang oleh

pihak ketiga itu secara tidak sah atau tanpa alas hak. Terhadap hal ini apabila

amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat

saja dilaksanakan meskipun barang berada di tangan siapapun. Maka eksekusi

dapat dijalankan meskipun barang berada di tangan pihak ketiga.

Jika barang yang dieksekusi sedang disewa oleh pihak ketiga maka

pelaksanaan eksekusi harus dihentikan, sebab perjanjian sewa menyewa terus

berlanjut meskipun pemilik barang itu diganti. Eksekusi pengosongan atau

penyerahan terhadap diri penyewa tidak dapat dijalankan.

Demikian juga dalam hal barang yang akan dieksekusi sedang diagunkan.

Eksekusi tidak dapat dilaksanakan selama barang yang menjadi objek eksekusi

itu sedang diagunkan. Selama barang tersebut diagunkan, maka barang objek

eksekusi terikat kepada pemegang agunan. Eksekusi baru dapat dilaksanakan

kalau barang objek eksekusi itu sudah tidak lagi menjadi objek agunan

Tergugat. Barang objek eksekusi yang diagunkan itu biasanya pada Bank,

Perkumpulan Koperasi atau pada pihak ketiga secara perorangan.

- Status tanah milik negara.

Makalah Rakernas MA 2011 | 20

Jika status tanah yang disengketakan pada mulanya milik pribadi,

kemudian karena sesuatu hal berubah jadi milik negara dan perubahan itu

statusnya jelas, maka terhadap objek tersebut tidak dapat dijalankan

eksekusinya. Sekiranya perubahan status tanah tidak jelas, maka eksekusi dapat

dijalankan selama tidak ada perlawanan dari pihak penguasa. Jika ada

perlawanan dari pihak penguasa, maka eksekusi harus dihentikan.

- Objek eksekusi berada di luar negeri

Jangkauan hukum Indonesia hanya berlaku dalam wilayah Indonesia saja,

hal ini karena hukum Indonesia menganut asas nasionalitas. Sehubungan dengan

hal ini daya kekuatan putusan Pengadilan hanya meliputi wawasan Nasional

Indonesia, tidak menjangkau di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu,

eksekusi tidak dapat dijalankan jika letak objek eksekusi berada di luar

Indonesia. Jika objek eksekusi berada di luar wilayah Indonesia, dan pihak yang

menang bermaksud untuk memohon eksekusi kepada Pengadilan, maka

Pengadilan harus menolaknya.

- Dua putusan yang saling bertentangan

Secara teoritis mungkin tidak masuk akal apabila ada putusan

Pengadilan yang bunyinya saling bertentangan satu sama lain, padahal pokok

permasalahannya adalah sama. Dalam praktek sering ditemukan dua putusan

yang saling bertentangan padahal pokok permasalahannya adalah sama.

Suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu mungkin saja menjadi

bertentangan dengan putusan dalam tingkat banding atau putusan kasasi. Jika

putusan tersebut sudah terlanjur dieksekusi, maka untuk memenuhi putusan

banding atau kasasi menjadi batal dan harus diikuti dengan tindakan pemulihan,

berupa penggantian kerugian atau penyerahan uang atau juga barang jaminan

lainnya.

Selain dari hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan putusan yang

saling bertentangan adalah pertentangan antara dua putusan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap, baik putusan dalam tingkat peradilan yag

sama ataupun dapat terjadi dalam tingkat yang berlainan. Umpamanya ada dua

putusan mengenai keahliwarisan dan pembahagian warisan dengan objek

Makalah Rakernas MA 2011 | 21

gugatan yang sama, tetapi masing-masing Penggugat maupun Tergugat-

Tergugatnya berbeda. Keadaan seperti ini mustahil bisa terjadi, akan tetapi

karena pewaris sudah lama sekali meninggal dan mempunyai keturunan banyak

dan bercerai-berai tempat tinggalnya, hal yang semula dianggap mustahil

tersebut bisa menjadi kenyataan. (Djazuli Bachar, SH : 1994:125).

Jadi apabila ada dua putusan yang sama-sama telah berkekuatan hukum

tetap, tapi isinya saling bertentangan dan objek persengketaannya sama, maka

secara permanen tidak dapat dieksekusi sampai pertentangan itu dihilangkan.

Cara menghilangkan saling pertentangan tersebut dapat dilaksanakan melalui

gugatan apabila pihaknya tidak sama atau melalui peninjauan kembali apabila

pihaknya sama.

d. Pengulangan eksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi, mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan karena objek-objek yang akan dieksekusi

ternyata keliru, atau mungkin juga tidak sesuai dengan amar yang ditetapkan dalam

putusan. Kekeliruan ini mungkin ada kesalahan tehnis di lapangan atau karena ada

kecerobohan dari Panitera atau Jurusita dalam menjalankan eksekusi tersebut. Jika

hal ini terjadi, maka eksekusi yang telah dilaksanakan itu harus diulang kembali.

Pengulangan eksekusi tidak perlu dengan gugatan baru, tetapi Ketua

Pengadilan harus meneliti dengan seksama tentang kebenaran adanya

penyimpangan atau adanya kesalahan. Jika hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ketua Pengadilan, ternyata ada kebenarannya, maka ketua Pengadilan membuat

surat penetapan eksekusi baru yang isinya membatalkan penetapan yang lama

termasuk berita acara eksekusinya, serta memerintahkan eksekusi ulang. Tentang

biaya eksekusi ulang ini, tetap dibebanknan kepada pemohon eksekusi, sebab

merekalah yang mempunyai kepentingan.

Para praktisi hukum harus berhati-hati dalam melaksanakan eksekusi ulang,

sebab tidak sedikit permohonan eksekusi ulang ini, setelah diteliti dengan seksama

dan cermat ternyata akal-akalan dari pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan

eksekusi yang dilaksanakan itu.

e. Penundaan eksekusi.

Makalah Rakernas MA 2011 | 22

Pada prinsipnya, tidak ada dasar untuk menunda eksekusi setiap putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengandung amar

comdemnatoir serta mengandung titel eksekutorial, maka putusan tersebut harus

dijalankan. Oleh karena itu jika pihak yang menang dalam suatu perkara yang telah

diputus oleh Pengadilan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

lalu dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan yang memutuskan perkara itu harus

segera melaksanakannya. Yang dapat mengesampingkan eksekusi hanya

perdamaian antara para pihak yang berperkara.

Perdamaian itu dapat berupa atas kehendak kedua belah pihak sebagaimana

diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, atau berdasarkan kesukarelaan dari pihak

tereksekusi bahwa ia akan melaksanakan amar putusan dalam jangka waktu

tertentu, dan dalam hal ini pemohon eksekusi menyetujui permintaan dari pihak

tereksekusi. Dalam hal ini pelaksanaan eksekusi dapat ditunda sampai betul-betul

perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan. Apabila

pihak tereksekusi tidak melaksanakan perdamaian sebagaimana yang telah

disepakati, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi

kembali. Pengadilan yang menerima permohonan eksekusi tersebut dapat

melaksanakan eksekusi sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang

berlaku.

Mengenai penundaan eksekusi yang bersifat kasuistik merupakan hal yang

bersifat konsepsional dari prinsip yang bersifat umum. Tentang bagaimana suatu

alasan dapat dianggap bersifat kasuistik, hal ini sangat tergantung pada pendapat

dan pertimbangan Ketua Pengadilan. Secara umum hal-hal yang bersifat kasuistik

dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- Alasan kemanusiaan.

Penerapan alasan kemanusiaan dalam pelaksanaan eksekusi hanya

bersifat sementara, biasanya terbatas dalam jangka waktu tiga atau enam bulan,

atau juga dalam jangka waktu yang patut menurut keadaan yang terjadi.

Tujuannya hanya memberikan kelonggaran kepada pihak tereksekusi agar

terlepas dari himpitan yang menyedihkan. Jadi penundaan eksekusi tersebut

tidak boleh bersifat permanen, hanya terbatas dalam waktu yang relatif

Makalah Rakernas MA 2011 | 23

pendek. Jika batas waktu yang telah ditentukan sudah lewat, eksekusi harus

dijalankan tanpa memerlukan peringatan lagi.

- Alasan derden verzet

Berdasarkan pasal 195 HIR pihak ketiga diberi hak mengajuakn

perlawanan terhadap eksekusi yang dijalankan oleh Pengadilan. Dalil derden

verzet ini dilaksanakan dengan dasar kepada “hak milik” bahwa yang hendak

dieksekusi itu adalah milik pihak yang mengajukan perlawanan. Eksekusi

dilarang terhadap milik pihak ketiga.

Penundaan eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila perlawanan yang

diajukan oleh pihak ketiga itu telah diperiksa dengan cara seksama dan seteliti

mungkin. Jika hasil pemeriksaan terbukti benar bahwa barang yang akan

dieksekusi itu barang milik pelawan, maka eksekusi harus ditunda sampai

perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun

tujuan penundaan ini agar jangan sampai terjadi saling bertentangan antara

eksekusi dengan putusan perlawanan dari pihak ketiga.

Di samping itu, jika objek eksekusi masih diproses dalam perkara lain,

pemeriksaannya masih dalam tingkat pertama, banding atau kasasi, maka lebih

baik menunda eksekusi sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.

Perlu diingat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 14

Tahun 1985, peninjauan kembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan

eksekusi.

6. Lelang eksekusi putusan pengadilan

Lelang eksekusi Peradilan diatur dalam Vendu Reglement Stb. 1980 No. 189

Jo. Stb. 1940 No. 56, Vendu Instructie Stb. 190, Peraturan Pemungutan Bea Lelang

Stb. 1949 No. 390, HIR (Stb.1914 No. 44), R.Bg (Stb.1927 No. 227) dan Keputusan

Menteri Keuangan No. 295/KMA.09/1993 tanggal 27 Februari 1993. Lelang eksekusi

adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim sesuai dengan amar

yang telah ditetapkan, termasuk lelang dalam rangka eksekusi grose akta.

Makalah Rakernas MA 2011 | 24

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup lelang eksekusi

kebanyakan berasal dari eksekusi pembayaran sejumlah uang. Di samping itu ruang

lingkup eksekusi bisa juga terjadi dalam hal pembahagian seluruh harta kekayaan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan, tetapi pembayaran secara

natura tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk membaginya, seperti sebuah rumah,

sebuah mobil, sebuah televisi dan sebagainya.

Dalam praktek Peradilan, barang tersebut dijual dulu kemudian hasil penjualan

itu dibagi sesuai dengan amar putusan Pengadilan. Jika secara musyawarah ada yang

tidak setuju dengan cara tersebut, maka pembahagiannya dilaksanakan secara lelang

dimuka umum. Hasil penjualan lelang dibagi lagi sesuai dengan porsi yang ditentuakn

dalam putusan.

Dilihat dari fungsinya, lelang adalah institusi pasar yang mempertemukan

penjual dengan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara

pembentukan harga yang kompetitif. Fungsi lelang ini bermanfaat untuk :

a. Memberikan pelayanan penjualan barang secara lelang yang bersifat cepat, effisien,

aman dan dapat mewujudkan harga yang wajar kepada masyarakat atau penguasa

yang bermaksud barangnya dilelang, atau juga kepada peserta lelang lainnya.

b. Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi baik

menyangkut bidang pidana, perdata, ataupun perpajakan dalam rangka mendukung

terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

c. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka mengamankan barang-barang yang

dimiliki atau dikuasai oleh negara termasuk barang-barang milik BUMN atau

BUMD.

d. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

Lembaga lelang merupakan lembaga penjualan di muka umum yang dipimpin

oleh pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka atau lisan dan atau

tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang kepada seluruh

masyarakat.

Penjualan secara lelang mempunyai beberapa kebaikan jika dibandingkan

dengan penjualan biasa. Adapun kebaikan lelang adalah sebagai berikut :

a. Adil, karena penjualan lelang bersifat terbuka (transparan dan objektif).

Makalah Rakernas MA 2011 | 25

b. Aman, karena penjualan lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh

pemerintah yang bersifat independent. Pembeli lelang cukup terlindungi, sistem

lelang mengharuskan pejabat lelang meneliti lebih dahulu keabsahan penjualan

barang-barang yang dijual.

c. Tepat dan effisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga

peserta lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang dan pembayarannya secara

tunai.

d. Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya

menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif.

e. Memberikan kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang

dibuat berita acara pelaksanaan lelang yang disebut risalah lelang sebagai akta

otentik.

Dalam pelaksanaan lelang ditetapkan hak-hak dan kewajiban pemohon lelang

(penjual). Yang dimaksud dengan pemohon lelang (penjual) adalah orang atau badan

yang mengajukan permohonan kepada kantor lelang negara untuk menjual barang

secara lelang. Pemohon lelang ini bisa berstatus pemilik barang yang dikuasakan atau

yang karena Undang-undang diberi wewenang untuk menjual barang yang

bersangkutan.

a. Hak-hak pemohon penjual barang :

- Memilih cara penawaran lelang.

- Menetapkan syarat-syarat lelang jika dianggap perlu.

- Menerima uang hasil lelang (pokok lelang).

- Menerima uang jaminan dalam hal pemenang lelang mengundurkan diri.

- Meminta kutipan atau salinan risalah lelang.

b. Kewajiban-kewajiban pemohon lelang.

- Mengajukan permohonan atau permintaan lelang kepada kantor lelang negara.

- Melengkapi syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang diperlukan.

- Mengadakan pengumuman lelang di surat kabar setempat dan atau di media

cetak/elektronik, atau juga melalui selebaran dan undangan lelang negara.

- Menetapkan harga limit yang wajar atas barang-barang yang dilelang. Dalam hal

ini sebaiknya memperhatikan saran dari kantor lelang negara.

Makalah Rakernas MA 2011 | 26

- Membayar bea lelang penjualan, dalam hal penjualannya adalah pemerintah

(tidak termasuk BUMN/BUMD) tidak dipungut bea lelang.

- Menyerahkan barang dan dokumennya kepada pemenang lelang melalui Kantor

Lelang Negara.

- Memabayar PPh Pasal 25 (pajak penghasilan 25%) sepanjang barang yang

dilelang berupa barang dan bangunan dengan ketentuan : (1) dalam hal barang

tersebut milik perorangan maka PPh dikenakan apabila tanggungan hasil

lelangnya pada saat itu berjumlah Rp.60.000.000,- atau lebih, (2) dasar

hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994)

- Mentaati tata tertib lelang.

Hak-hak dan kewajiban peserta lelang atau pembeli juga diatur dalam

pelaksanaan lelang, sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan secara tertib dan

transparan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku :

a. Hak-hak peserta atau pembeli lelang :

- Melihat dokumen-dokumen tentang kepemilikan barang dan meminta

keterangan dan penjelasan tambahan.

- Melihat atau meneliti barang yang akan dilelang.

- Meminta salinan risalah lelang dalam hal yang bersangkutan menjadi pemenang

lelang.

- Meminta kembali uang jaminan lelang atau kelebihan uang jaminan.

- Mendapatkan barang dan bukti pelunasan serta dokumen-dokumennya apabila

ditunjuk sebagai pemenang lelang.

b. Kewajiban-kewajiban peserta lelang atau pembeli :

- Menyetor uang jaminan lelang kepada Kantor Lelang Negara atau PL Kelas II

apabila disyaratkan untuk itu.

- Hadir dalam pelaksanaan lelang atau kuasanya.

- Mengisi surat penawaran di atas kertas bermeterai dengan huruf yang jelas dan

tidak ada coretan dalam hal penawaran lelang secara tertutup atau tertulis.

- Membayar pokok lelang, bea lelang, uang jaminan secara tunai, dalam menjadi,

pemenang lelang.

- Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang.

Makalah Rakernas MA 2011 | 27

Agar pelaksanaan lelang eksekusi dapat berjalan dengan lancar sebagaimana

yang diharapkan maka lelang eksekusi harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut :

a. Harus ada surat permintaan lelang

Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi agar permintaan lelang

eksekusi dapat dilaksanakan antara lain :

- Salinan atau foto copy surat putusan Pengadilan yang telah mempunyai

hukum tetap.

- Salinan penetapan Pengadilan untuk melaksanakan penyitaan.

- Salinan berita acara penyitaan.

- Salinan atau foto copy surat teguran (Aan maning) kepada termohon

eksekusi.

- Salinan atau foto copy surat permohonan lelang kepada termohon eksekusi

yang dibuat oleh Pengadilan.

- Perincian hutang, termasuk biaya yang harus dibayar oleh termohon

eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan setempat.

- Bukti kepemilikan atas barang yang dilelang. Dalam hal barang yang dilelang

berupa tanah diperlukan adanya SKPT dari kantor Pertanahan Nasional.

- Apabila tanah belum bersertifikat maka perlu dimintakan SKPT dengan

dilampiri surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Lurah atau

Kepala Desa dan disahkan oleh Camat setempat. Dalam hal bukti

kepemilikan tidak ada maka dipakai surat-surat seperti surat yang tersebut

di atas.

- Syarat-syarat lelang dari penjual apabila ada.

- Bukti pengumuman lelang oleh Pengadlan di surat kabar setempat. Khusus

barang tidak bergerak wajib diumukan 2 (dua) kali selang 15 (lima belas)

hari, dan untuk barang bergerak diumumkan 1 (satu) kali.

b. Harus ada foto copy grose akta

Dalam hal lelang karena hipotik, pihak pemohon lelang harus

melengkapi foto copy, sertifikat hipotik dan sertifikat tanah. Dalam kaitan

dengan tugas-tugas eksekusi yang dijalankan Pengadilan secara umum prosedur

lelang dilaksanakan sebagai berikut :

- Pengadilan yang bersangkutan mengajukan permohonan lelang kepada

Kantor Lelang Negara atau Pejabat Kantor Lelang Kelas II setempat dengan

melengkapi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

- Kantor Lelang Negara atau Pejabat Kantor Lelang Kelas II menetapkan

tanggal dan waktu lelang dengan memperlihatkan keinginan-keinginan

pemohon lelang.

- Pengadilan menetapkan harga limit dari barang yang dilelang. Harga limit

sifatnya rahasia. Dalam hal penawaran secara tertulis dalam amplop

tertutup, harga limit diserahkan kepada Pejabat Kantor Lelang dalam

amplop tertutup sesaat sebelum pelaksanaan lelang.

- Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang bersama-sama dengan

pejabat penjual. Atas pelaksanaan lelang tersebut oleh pejabat lelang

dibuat berita acara yang disebut risalah lelang.

- Pembayaran hasil lelang dilakukan secara tunai segera setelah pelaksanaan

lelang kepada pejabat lelang, dan selanjutnya segera disetor kepada yang

berhak.

Pelaksanaan lelang, dapat ditahan apabila penawaran tertinggi belum

mencapai harga limit yang dikehendaki oleh penjual, biaya penahanan lelang

dikenakan kepada penjual. Dalam hal lelang dibatalkan oleh pemohon yang

kurang dari 8 (delapan) hari sebelum pelaksanaan, maka kepada pemohon

lelang akan dikenakan biaya pembatalan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas

juta rupiah).

Jika dalam daerah hukum Pengadilan tidak terdapat Kantor Lelang

Negara yang dapat dimintakan bantuan untuk melaksanakan penjualan lelang di

muka umum, maka penjualan lelang dapat dimintakan bantuan pada Panitera

Pengadilan, dengan ketentuan batasnya maksimal hingga Rp.30.000.000,- (tiga

puluh juta rupiah).

9

7. PENUTUP

Demikianlah beberapa masalah hukum yang berhubungan dengan masalah

gugatan yang dapat penulis sampaikan, sebenarnya masih banyak masalah hukum lain

yang tidak dapat penuliskan dalam makalah yang ringkas ini. Oleh karena singkatnya

waktu dan kurangnya leteratur sudah tentu makalah yang sederhana ini tidak luput

dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat

kami harapkan demi sempurnanya makalah ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 1 April 2011

Billahi taufiqy wal hidayah

Amiin Yarobal Alamin

HAM