Peraturan-Peraturan Yang Berhubungan dengan Jabatan Notaris

1. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI, SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

2. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Publik Tertentu Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

7. SURAT DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU.2.UM.01.01-1854 TANGGAL 29 MEI 2020

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020

9. SE No. AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

10. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

11. Jenis Dan Tarif PNBP Terbaru Atas Layanan Jasa Hukum Ditjen AHU Sesuai Dengan PP Nomor 28 Tahun 2019

12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019

13. Kesatuan Sikap IKATAN NOTARIS INDONESIA Terhadap Akta Fidusia dan Kuasa Fidusia

14. PENGUMUMAN BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

15. Surat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia

16. PENGUMUMAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

17. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 23/PRT/M/2018 TENTANG PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

18. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

19. PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA

20. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

21. Permen ATR/BPN 14/2018

22. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

23. PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN PERKOPERASIAN

24. PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

25. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN

26. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

27. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

28. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA JASA HUKUM UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

29. Peraturan Umum

30. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

31. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

32. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

33. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

34. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGABUNGAN DAN PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM YAYASAN

35. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERBAIKAN DATA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN, DAN PERKUMPULAN

36. SE MENTERI AGAMA NOMOR B 2674 TAHUN 2017 Tentang Pencatatan Perjanjian Kawin

37. PERMENKUM HAM NOMOR 9 TAHUN 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

38. DIRJEN DUKCAPIL NO. 472.2 TTG PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN KAWIN

39. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS

40. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS

41. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT SECARA ELEKTRONIK

42. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA JASA HUKUM NOTARIS UNTUK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

43. PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS

44. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS

45. PP-43-Tahun 2015

46. Permenkumham No 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

47. Permenkumham No 8 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik

48. Permenkumham No 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

49. Permenkumham No 5 tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan

50. Permenkumham No 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

51. Peraturan Umum

52. UU. No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK

53. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

54. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Susunan Ketua PP INI

1. GHS Lumban Thobin, Tahun 1974 s/d 1987

2. Sulaiman Arjasasminta, Tahun1987 sd 1990

3. Wawan Setiawan, Tahun 1990 sd 1996

4. Harun Kamil, Tahun 1996 sd 2003

5. Tie Norman Lubis, Tahun 2003 sd 2009

6. Adrian Juani, Tahun 2009 sd 2011

7. Pimpinan Kolektof Kolegial, Tahun 2012 sd. 2013

8. Adrian Djuani, Tahub 2013 sd 2016

9. Yualita Widyadhari,Tahun 2016 sd.2019