Hukum Nasional Dalam Tataran Prinsip

-

 

                Hukum Nasional Dalam Tataran Prinsip

                Membicarakan perkembangan pembangunan hukum nasional adalah sesuatu yang sangat sering untuk dibicarakan disetiap kalangan akademisi.  Secara filosofi hukum nasional adalah hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang mencerminkan dan cara pandang untuk kepentingan Indonesia khususnya dalam setiap pembangunan disegala bidang kehidupan dari social, ekonomi, politik dan budaya.

                Secara teoritis substantive, dalam tinjauannya adalah :

1.       Bagaimana corak hukum yang menjamin rule of law

2.       Bagaimana corak hukum yang akan menjamin pelaksanaan demokrasi yang bertanggung jawab, berisih, dan etis sejalan dengan asas dan konsep konstitusi.

3.       Bagaimana corak hukum yang menuju keadilan social, kesejahteraan, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

4.       Bagaimana corak hukum yang dapat menjamin hubungan antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah yang tidaka akan menimbulkan eksploitas dan penindasan.

5.       Bagaimana corak hukum yang akan membangun hubungan harmonis antara rakyat dan lingkungan.

6.       Bagaimana corak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.

Ada dua sasaran utama dalam menuju pembangunan nasional :

1.       Memperbaharui hukum yang dibuat atau yang berlaku pada atau sejak colonial;

2.       Politik kondifikasi, bahkan unifikasi.

Catatan : tentang pembaharuan hukum yang dibuat atau berlaku pada atau sejak masa colonial. Sasaran yang utama adalam penggantian peraturan-peratuan peninggalan colonial yang sampai saat ini masih berlaku, seperti BW, WvK, WvS, dan HIR, dan lainnya. Dibutuhkannya politik hukum kondifikasi dan unifikasi. Politik hukum kondifikasi dan unifikasi . Pada dasarkan politik hukum kondifikasi diatur secara konstitusional, yangn pada saat itu sangat menonjol dimasa pemerintakan orde baru, yang mana kenyataanya tidak mudah untuk melakukan kondifikas, yang mana sangat dipengaruhi pada tradisi hukum continental (condifiel legal system)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM

-
BAB I PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM A.      Pendahuluan 1.       Perbandingan Hukum Perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan Hukum Perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi lebih diperlukan karena   : a.        Dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. b.       Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2.       Tujuan Perbandingan Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. 3.       Perbandingan Hukum mempunyai peranan yang penting dibidang hukum secar
Baca selengkapnya

Istilah Hukum

-
Istilah Hukum   Ab honesto virum bonum nihil deterret – Tak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban / tugasnya dengan jujur. Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis – Pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya. Accipere quam facere praestat injuriam –Lebih baik menerima dampak kesalahan orang lain apa adanya daripada sendiri melakukan kesalahan itu. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan. Ad astra per aspera – Mencapai bintang melalui pengorbanan, rintangan, kesulitan. Ad augusta per angusta – Mencapai tempat tinggi melalui jalan-jalan sempit. Ad maiorem dei gloriam (AMDG) – Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad praesens ova cras pullis sunt meliora – Telur sekarang lebih baik daripada anak ayam besok. Contoh yang mirip: Seekor burung di tangan lebih berharga daripada dua ekor burung di semak-semak, hutan. Altissima quaeque flum
Baca selengkapnya

TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS

-
TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS Oleh : Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH.MH Untuk dimuat Untuk Jurnal   Lambung Mangkurat Law Joumal (LamlaJ) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin BAB I P E N D A H U L U A N 1.       L atar Belakang Masalah Pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kontribusi perangkat perundang-undangan dalam perekayasaan mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi sangat relevan untuk dikemukakan manakala melihat hukum dan perundang-undangan “etalase ” dan tidak juga sebagai norma yang berada diruang kosong; tapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang selalu ada dan berinteraksi ditengah dinamika kehidupan masyarakat. Tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalistis dengan perundang-undangan
Baca selengkapnya