fatwa Dewan Syariah Nasional

-

HIMPUNAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Fatwa tentang Asuransi Syariah
* Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syariah
* Fatwa No. 39: Asuransi Haji
* Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
* Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
* Fatwa No. 53: Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah
Fatwa tentang Obligasi Syariah
* Fatwa No. 32: Obligasi Syariah
* Fatwa No. 33: Obligasi Syariah Mudharabah
* Fatwa No. 41: Obligasi Syariah Ijarah
* Fatwa No. 59: Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
Fatwa tentang Murabahah
* Fatwa No. 04: Murabahah
* Fatwa No. 13: Uang Muka dalam Murabahah
* Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah
* Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
* Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi Al-Murabahah)
* Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu  Membayar
* Fatwa No. 48: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
* Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah
Fatwa tentang Ekspor / Impor
* Fatwa No. 34: Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
* Fatwa No. 35: Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
* Fatwa No. 57: Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
* Fatwa No. 60: Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
* Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalam Impor
Fatwa tentang Mudharabah
* Fatwa No. 07: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
* Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)
* Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah
Fatwa tentang Pasar Modal Syariah
* Fatwa No. 20: Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
* Fatwa No. 40: Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal
* Fatwa No. 65: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
* Fatwa No. 66: Waran Syariah
Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia
* Fatwa No. 36: Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI)
* Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
* Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah
Fatwa tentang Gadai
* Fatwa No. 25: Rahn
* Fatwa No. 26: Rahn Emas
* Fatwa No. 68: Rahn Tasjily
Fatwa tentang Surat Berharga Negara
* Fatwa No. 69: Surat Berharga Syariah Negara
* Fatwa No. 70: Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
* Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
Fatwa tentang Produk Simpanan
* Fatwa No. 01: Giro
* Fatwa No. 02: Tabungan
* Fatwa No. 03: Deposito
* Fatwa No. 24: Safe Deposit Box
Fatwa tentang Multi Level Marketing
* Fatwa No. 75: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah
Fatwa tentang Card
* Fatwa No. 42 : Syariah Charge Card
* Fatwa No. 54 : Syariah Card
Fatwa tentang Musyarakah
* Fatwa No. 08: Pembiayaan Musyarakah
* Fatwa No. 55: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
* Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah
Fatwa tentang Pasar Uang

* Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
* Fatwa No. 37: Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah
Fatwa tentang Jual Beli
* Fatwa No. 05: Jual Beli Salam
* Fatwa No. 06: Jual Beli Istishna’
* Fatwa No. 22: Jual Beli Ishtisna’ Parallel
Fatwa tentang Ijarah
* Fatwa No. 09: Pembiayaan Ijarah
* Fatwa No. 27: Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
* Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS
Fatwa tentang Hawalah
* Fatwa No. 12: Hawalah
* Fatwa No. 58: Hawalah bil Ujrah
Fatwa tentang Hasil Usaha dalam LKS
* Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
* Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
Fatwa tentang Pembiayaan
* Fatwa No. 29: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
* Fatwa No. 30: Pembiayaan Rekening Koran Syariah
* Fatwa No. 44: Pembiayaan Multi Jasa
* Fatwa No. 45: Line Facility (At-Tashilat As-Saqfiyah)
Fatwa tentang Hutang dan Piutang
* Fatwa No. 19: Al-Qardh
* Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
* Fatwa No. 31: Pengalihan Utang
* Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah
Fatwa tentang Penjaminan
* Fatwa No. 11: Kafalah
* Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah
Fatwa Lain-Lain
* Fatwa No. 10: Wakalah
* Fatwa No. 18: Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
* Fatwa No. 43: Ganti Rugi (Ta’widh)
* Fatwa No. 62: Akad Ju’alah
* Fatwa No. 71: Sale and Lease Back

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM

-
BAB I PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM A.      Pendahuluan 1.       Perbandingan Hukum Perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan Hukum Perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi lebih diperlukan karena   : a.        Dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. b.       Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2.       Tujuan Perbandingan Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. 3.       Perbandingan Hukum mempunyai peranan yang penting dibidang hukum secar
Baca selengkapnya

Istilah Hukum

-
Istilah Hukum   Ab honesto virum bonum nihil deterret – Tak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban / tugasnya dengan jujur. Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis – Pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya. Accipere quam facere praestat injuriam –Lebih baik menerima dampak kesalahan orang lain apa adanya daripada sendiri melakukan kesalahan itu. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan. Ad astra per aspera – Mencapai bintang melalui pengorbanan, rintangan, kesulitan. Ad augusta per angusta – Mencapai tempat tinggi melalui jalan-jalan sempit. Ad maiorem dei gloriam (AMDG) – Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad praesens ova cras pullis sunt meliora – Telur sekarang lebih baik daripada anak ayam besok. Contoh yang mirip: Seekor burung di tangan lebih berharga daripada dua ekor burung di semak-semak, hutan. Altissima quaeque flum
Baca selengkapnya

TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS

-
TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS Oleh : Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH.MH Untuk dimuat Untuk Jurnal   Lambung Mangkurat Law Joumal (LamlaJ) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin BAB I P E N D A H U L U A N 1.       L atar Belakang Masalah Pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kontribusi perangkat perundang-undangan dalam perekayasaan mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi sangat relevan untuk dikemukakan manakala melihat hukum dan perundang-undangan “etalase ” dan tidak juga sebagai norma yang berada diruang kosong; tapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang selalu ada dan berinteraksi ditengah dinamika kehidupan masyarakat. Tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalistis dengan perundang-undangan
Baca selengkapnya