RINGKASAN TESIS

-
RINGKASAN

BADAN HUKUM PENDIDIKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP
 YAYASAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PENDIDIKAN
MASYARAKAT (BHPM) DI INDONESIA
(Bambang Syamsuzar Oyong, 2011: 112 halaman)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 53 ayat 1 mengamanatkan setiap penyelenggara satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sedangkan pada ketentuan Pasal 53 ayat 4, menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan itu harus diatur dengan ketentuan Undang-undang tersendiri. Amanah ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana pada Pasal 53 ayat 1 dan ayat 4, disikapi oleh Pemerintah dengan  mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Bandan Hukum Pendidikan (BHP), yang diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009. Namun diudangkannya UU BHP tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, berakibat dilakukannya hak uji materiil oleh sebagaian golongan masyarakat, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan perkara Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tertanggal 31 Maret 2009, salah satu isi amar putusan MK tersebut, menyatakan UU Nomor 9 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap lembaga pendidikan formal yang berbentuk Badam Hukum Pendidikan dan juga terhadap Yayasan, Perkumpulan dan Badan Hukum lainnya sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara yang telah melaksanakan tata kelola menjadi Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM). Kondisi ini menimbulkan masalah apakah BHPM itu akan kembali menjadi Yayasan, Perkumpulan atau Badan Hukum yang sejenis lainnya dan bagaimana terhadap asset-aset yang dimiliki oleh BHPM tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukumnya terhadap Yayasan yang telah melaksanakan tata kelola menjadi Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) saat dibatalkanya UU Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi dan maupun terhadap asset-asset dan segala kebijakan lainnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif analitis yaitu, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara umum tentang status dan kondisi Yayasan yang telah melaksanakan tata kelola menjadi Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) saat dibatalkannya UU Badan Hukum Pendidikan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD1945. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Yayasan sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara yang telah menyelanggarakan satu atau lebi satuan pendidikan, dengan melaksanakan tata kelola menjadi Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) saat di batalanya UU BHP tidak serta merta kedudukannya berubah  menjadi Yayasan sebagai badan hukum.
Saat dinyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 pada tanggal 31 Maret 2010, sampai saat ini tidak ada satupun peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, yang berakibat menimbulkan adanya kekosongan hukum terhadap segala ketentuan yang menyangkut Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM). 



Telah diuji pada ujian tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat - Banjarmasin, pada tanggal   18 Februari 2011

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM

-
BAB I PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM A.      Pendahuluan 1.       Perbandingan Hukum Perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan Hukum Perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi lebih diperlukan karena   : a.        Dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. b.       Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2.       Tujuan Perbandingan Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. 3.       Perbandingan Hukum mempunyai peranan yang penting dibidang hukum secar
Baca selengkapnya

Istilah Hukum

-
Istilah Hukum   Ab honesto virum bonum nihil deterret – Tak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban / tugasnya dengan jujur. Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis – Pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya. Accipere quam facere praestat injuriam –Lebih baik menerima dampak kesalahan orang lain apa adanya daripada sendiri melakukan kesalahan itu. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan. Ad astra per aspera – Mencapai bintang melalui pengorbanan, rintangan, kesulitan. Ad augusta per angusta – Mencapai tempat tinggi melalui jalan-jalan sempit. Ad maiorem dei gloriam (AMDG) – Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad praesens ova cras pullis sunt meliora – Telur sekarang lebih baik daripada anak ayam besok. Contoh yang mirip: Seekor burung di tangan lebih berharga daripada dua ekor burung di semak-semak, hutan. Altissima quaeque flum
Baca selengkapnya

TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS

-
TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS Oleh : Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH.MH Untuk dimuat Untuk Jurnal   Lambung Mangkurat Law Joumal (LamlaJ) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin BAB I P E N D A H U L U A N 1.       L atar Belakang Masalah Pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kontribusi perangkat perundang-undangan dalam perekayasaan mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi sangat relevan untuk dikemukakan manakala melihat hukum dan perundang-undangan “etalase ” dan tidak juga sebagai norma yang berada diruang kosong; tapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang selalu ada dan berinteraksi ditengah dinamika kehidupan masyarakat. Tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalistis dengan perundang-undangan
Baca selengkapnya