HUKUMAN MATI

Suatu Tinjauan: Pro Kontra Hukuman Mati

Dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) No 20/G, 21/G, 22/G, 23/G dan No

24/G tahun 2003 tentang Penolakan Permohonan Grasi terhadap para terpidana

mati oleh Kepala Negara (Presiden) menimbulkan pro kontra di kalangan

akademisi dan aktivis HAM.

Penolakan permohonan grasi oleh Presiden sesuatu yang sangat menarik untuk

ditinjau dari segi hukum, agama dan kemanusiaan. Bagi sebagian kalangan

aktivis HAM penerapan hukuman mati adalah sesuatu jenis pelanggaran HAM,

karena negara tidak dalam kapasitas sebenarnya untuk mengakhiri kehidupan

seseorang. Sedangkan menurut pandangan hukum positif, pemberian hukuman mati

kepada para pelaku tindak pidana dapat dibenarkan karena negara berkewajiban

memberikan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Adanya Kepres yang dikeluarkan pemerintah, hanyalah untuk memberikan efek

jera. Selama ini dikesankan pemerintah tidak serius memberikan sanksi

hukuman maksimal, khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba dan pembunuhan

berencana. Pro kontra hukuman mati telah berkembang menjadi opini dengan

berbagai argumentasinya. Sampai-sampai kalangan pakar hukum dan para

pengamat politik mengatakan, penerapan hukuman mati telah bertentangan

dengan UUD 1945, khususnya pada ketentuan pasal 28 ayat 1 dari hasil

amandemen terakhir UUD 1945 sebagaimana ditegaskan Hak untuk hidup adalah

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jika

ditinjau dari ketentuan pasal 28 ayat 1 adanya hukuman mati. Jika hukuman

mati itu tetap saja diberikan kepada terpidana maka semua peraturan dan

produk hukum yang kedudukannya dibawah konstitusi UUD 1945 harus segera

direvisi, karena konstitusi telah menyebutkannya dengan jelas.

Kenyataannya hukuman mati telah diatur dalam berbagai peraturan yang ada

berupa UU No 2/Pnps/1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati, dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian hukuman mati juga diatur

dalam beberapa pengaturan yaitu UU Pengadilan HAM, UU Narkoba dan yang

terbaru dikeluarkan Perpu Anti Terorisme.

Dari hasil jejak pendapat di harian Kompas pada tanggal 17-2-2003

menyebutkan dari beberapa kasus tindak pidana yang dapat diberi sanksi

hukuman mati seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, pengedar dan

pemilik narkoba, pencandu narkoba, makar/subversif, separatis/pemberotakan.

Sebagian responden menyetujui adanya hukuman mati hanya untuk tindak pidana

tertentu seperti pecandu narkoba, separatis/pemberontak dan makar/subversif,

hampir sebagian responden tidak setuju pelaku tindak pidana dikenai hukuman

mati. Hasil jejak pendapat itu menunjukkan tindak pidana pembunuhan,

pemerkosaan, terorisme, pengedar danb pemilikj narkoba dan pelaku tindak

pidana korupsi. Penilaian masyarakat menunjukkan kesetujuannya diberikannya

sanksi dengan pidana berat berupa hukuman mati dari beberapa kejahatan

tersebut.

Secara Hukum

Menurut ketentuan Bab XIX Kejahatan Terhadap Jiwa Orang dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 340 menyebutkan barang siapa dengan

sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jawa orang lain,

dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau

pidana seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Ketentuan pasal ini jelas sekali menyebutkan kejahatan dengan pembunuhan

yang direncanakan terlebih dahulu tidak sama dikategorikan degan pembunuhan

biasa (doodslag), sebagaimana disebut dalam pasal 338 KUHP yang sanksi

hukumannya adalah penjara selama lima belas tahun. Karena akibat adanya

unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (voorbedachete Rade),

maka sanksinya diberikan secara maksimal yaitu dengan pidana mati. Inilah

yang melatarbelakangi pembunuhan berencana dimasukkan sebagai salah satu

pidana berat.

Begitu pula degan ketentuan UU Narkoba, pada pasal 82 ayat 1 poin a

menyebutkan barang siapa tanpa hak melawan hukum mengimpor, mengekspor,

menawarkan untuk dijual, menyalurkan, memberi, menyerahkan, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli atau tukar menukar narkoba golongan satu

dipidana degan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling

lama 20 tahun dan denda paling banyak satu miliar. Latar belakang

diberikannya sanksi hukuman mati dalam UU Narkotika karena terdapatnya

bahaya yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan

negara serta ketahanan nasional Indonesia, kejahatan narkotika pada umumnya

tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri, melainkan dilakukan

secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang teroranisasi secara

mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu juga kejahatan yang bersifat

trannasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi

canggih, jelas menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia umumnya.

Hukuman mati juga tercantum pada pasal 6 Perpu No 1 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang

lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital

yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Pemberian sanksi hukuman mati bagi pelaku terorrisme karena dianggap dari

tindakan terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra

oradinary crime) atau juga kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against

humanity) akibat tindakannya berakibat telah menghilangkan nyawa tanpa

memandang korban dan berakibat menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas

dan hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda oleh karena itu negara

berkewajiban untuk melindungi dari setiap segala tindakan terorisme.

Tinjauan Agama Dan Kemanusiaan

Tidak dapat dipungkiri begitulah adanya, penerapan hukuman mati memang telah

menjadi perdebatan bukan hanya saat sekarang, melainkan juga pada saat

penyusunan rancangan undang-undang hukum pidana yang baru. Ada beberapa

alasan mengapa hukuman mati selalu menjadi perdebatan. Hukuman mati dianggap

tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran agama, maupun HAM, disamping

itu juga hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidananan yang bermaksud

mendidik terpidana agar dapat kembali di tengah masyarakat.

Benarkah hukuman mati bertentangan dengan ajaran agama? Dari sebuah tulisan

Fidel S Djaman SH Varia Peradilan edisi Maret 1995, sebagaimana dikutip,

untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan penelaahan. Ternyata tidak

sepenuhnya ditemukan jawaban yang pasti. Selain adanya larangan ternyata di

dalam kitab-kitab Suci juga memuat beberapa ketentuan-ketentuan (ayat-ayat)

yang merestui adanya hukuman mati. Di dalam Kitab Suci Alquran, misalnya

(Surah Al Maidah ayat 45 dan surat Al Isra ayat 33) memuat

ketentuan-ketentuan yang membenarkan adanya hukuman mati atas dasar Qishaash

(mengambil pembalasan yang sama). Begitu juga dalam Kitab Suci Injil, baik

Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru (Kitab Kejadian 9:6 dan Roma (Surat

Paulus 13:40) membenarkan adanya hukuman mati yang dilakukan pemerintah atas

dasar hamba Allah. Selain itu di dalam ajaran-ajaran agama Hindu sebagaimana

dapat dibaca dalam Compendium Hukum Hindu (Buku VIII Pasal 34, 323 dan 359)

membenarkan adanya hukuman mati pada kejahatan-kejahatan tertentu.

Namun bagi kalangan yang menentang hukuman mati, tetap berpendapat bahwa

hukuman mati itu tidak dapat dibenarkan. Menurut mereka, kematian seseorang

merupakan hak yang dimiliki oleh Yang Maha Esa, seseorang manusia tidak

berhak mencabut nyawa manusia lainnya.

Lalu bagaimana apakah hukuman mati bertentangan juga dengan kemanusiaan?

Jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri sebagai tempat wahana

mendidik seseorang agar dapat kembali ke tengah masyarakat, maka dari

konteks ini penerapan hukuman mati bukanlah solusi yang sebenarnya. Namun

bagaimana seandainya terpidana (pelaku) yang dikenai hukuman mati melakaukan

tindakan kembali (melakukan tindakan pidana pembunuhan), bagaimana dengan

kepentingan masyarakat yang telah dirugikannya (korban)? Maka untuk

memandang semuanya itu, kepentingan kemanusiaan haruslah juga memandang sisi

keadilan bagi masyarakat yang telah menjadi korban dari tindakan terpidana

tersebut.

Jika dikatakan penerapan hukuman mati bertentangan dengan pelaksanaan HAM,

maka berdasarkan salah satu standar, panduan dan instrumen dari PBB yaitu

Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death

Penalty (Ketentuan Penjamin Perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi

hukuman mati) dalam Evaluasi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50, diadopsi pada

tanggal 25 Mei 1984 menyebutkan bagi negara-negara yang belum menghapus

hukuman mati diistilahkan sebagai hukuman berat hanya boleh dijatuhkan untuk

kejahatan-kejahatan yang paling berat atau membahayakan nyawa. Dan mereka

yang belum berumur 18 tahun, para wanita hamil, ibu-ibu yang baru melahirkan

atau orang-orang yang telah menjadi gila tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Hukuman berat hanya boleh dijatuhkan kalau kesalahan telah diputuskan dengan

bukti yang jelas dan menyakinkan sehingga tidak ada kemungkinan penjelasan

yang lain atas fakta tersebut. Hukuman berat hanya boleh dijalankan setelah

putusan akhir dijatuhkan oleh pengadilan yang berhak memberikan semua

perlindungan bagi terdakwa, termasuk bantuan hukum yang memadai. Setiap

orang yang dihukum mati harus diberi hak banding ke pengadilan yang

yuridiksinya lebih tinggi. Hukuman berat tidak boleh dilaksanakan sewaktu

peradilan banding bahwa diputuskan atau pengulangan prosedur, penyelesaian

yang berkaitan dengan pengampunan pengubahan hukuman masih dalam proses.

Kalau hukuman berat terjadi, hukuman harus dilakukan sedemikian agar

penderitaan yang mungkin timbul menjadi seminimum mungkin.

Dari beberapa tinjauan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman mati

bukanlah sesuatu yang dilarang, sejauh keberadaannya semata-mata tidak

dijatuhkan untuk mengefektifkan suatu hukuman, melainkan hanya memenuhi rasa

keadilan bagi masyarakat. Jangan dikesankan pemberian hukuman mati hanya

sebatas menghilangkan nyawa terpidana dari tindakannya melainkan juga

pendidikan hukum di dalamnya terdapat rasa patuh pada aturan hukum dan

undang-undang yang berlaku.

Bambang S Oyong SH

Pemerhati Masalah Hukum Dan Praktisi

Copyright © 2003 Banjarmasin Post