-

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS

-
TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS Oleh : Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH.MH Untuk dimuat Untuk Jurnal   Lambung Mangkurat Law Joumal (LamlaJ) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin BAB I P E N D A H U L U A N 1.       L atar Belakang Masalah Pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kontribusi perangkat perundang-undangan dalam perekayasaan mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi sangat relevan untuk dikemukakan manakala melihat hukum dan perundang-undangan “etalase ” dan tidak juga sebagai norma yang berada diruang kosong; tapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang selalu ada dan berinteraksi ditengah dinamika kehidupan masyarakat. Tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalist...
Baca selengkapnya

PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM

-
BAB I PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM A.      Pendahuluan 1.       Perbandingan Hukum Perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan Hukum Perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi lebih diperlukan karena   : a.        Dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. b.       Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2.       Tujuan Perbandingan Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dar...
Baca selengkapnya

KAPASITAS SUBJEK HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

-
KAPASITAS SUBJEK HUKUM DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM Oleh: Anwar Borahima [1] 1. Pengantar : Di dalam kehidupan sehari-hari, orang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dengan cara melakukan hubungan atau perbuatan hukum. Keabsahan perbuatan/ hubungan hukum turut ditentukan oleh kapasitas hukum seseorang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Bugerlijke Wet Boek   (BW) tidak disebutkan dengan jelas tentang kapasitas hukum,   tetapi hanya diatur tentang kecakapan dan kewenangan bertindak. Di beberapa Negara, baik itu kecakapan maupun kewenangan semuanya disebut dengan istilah Kapasitas. [2] Dengan adanya kapasitas itu, dapat diketahui jika subjek itu mempunyai kewenangan atau kemampuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Kapasitas hukum sendiri oleh Salim [3] diartikan sebagai "kemampuan dan kewenangan dari subjek hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan itu akan menimbulkan hak dan...
Baca selengkapnya