LEMBAGA PENITIPAN DAN PENGELOLAAN (TRUST) DALAM HARMONISASI HUKUM PERIKATAN

-

Abstrak

LEMBAGA PENITIPAN DAN PENGELOLAAN (TRUST)
DALAM HARMONISASI HUKUM PERIKATAN

            Kehidupan ekonomi nasional saat ini selalu didukung dengan beberapa peraturan yang menunjang kelancaran peningkatan sektor ekonomi. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia mengelurkan peraturan yang berhubungan dengan lembaga penitipan dan pengelolaan yaitu Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis PBI) No : 14/7/PBI/2012 Tanggal 23 November 2012 Tentang  Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan  Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trusts). Berdasarkan pada Pasal 6 uruf i, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan salah satu usaha bank adalah melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Apa yang dimaksud pada Pasal 6 uruf i tersebut kegiatan penitipan oleh bank untuk dan kepentingan pihak ketiga dalam suatu perjanjian berbeda makna sebagaimana trust menurut sistem hukum common law. Dengan demikian, tampak jelas bahwa sebagian negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental, seperti Indonesia mengalami benturan jika dihubungkan dengan tradisi hukum Anglo Saxon. Salah satu benturan itu adalah belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan terhadap eksistensi pranata trust. Sebab menurut hukum Indonesia tidak mengenal trusts dan bertentangan dengan tatanan hukum perikatan dan jaminan. Sebab trustsbsebagaimana yang dimaksud pada tradisi hukum Anglo Saxon mengenal dualisme kepemilikan, yaitu legal owner (Pemilik legal) dan beneficial Owner (Pemilik Manfaat). Walupun ketentuan ini tidak dikenal, namun berdasarkan adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1313 BW bisa menjadi pijakan. Sebab asas kebebasan berkontrak hingga saat ini tetap menjadi asas yang sangat penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam civil law system, common law system maupun pada sistem yang lainnya. Hal ini dikarenakan, pertama, asas kebebasan berkontrak  merupakan suatu asas yang bersifat  universal yang berlaku disemua negara didunia ini. Kedua, asas kebebasan berkontrak mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak  dalam suatu perjanjian, yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia.

Bambang Syamsuzar Oyong
Notaris-PPAT Kota Banjarmasin
Jl. Ahmad Yani KM. 6 No. 560, RT. 01 (Ruko Ahmad Yani)
Kota Banjarmasin
Email : bambangoyong@gmail.com


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM

-
BAB I PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM A.      Pendahuluan 1.       Perbandingan Hukum Perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan Hukum Perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi lebih diperlukan karena   : a.        Dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. b.       Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2.       Tujuan Perbandingan Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. 3.       Perbandingan Hukum mempunyai peranan yang penting dibidang hukum secar
Baca selengkapnya

Istilah Hukum

-
Istilah Hukum   Ab honesto virum bonum nihil deterret – Tak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban / tugasnya dengan jujur. Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis – Pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya. Accipere quam facere praestat injuriam –Lebih baik menerima dampak kesalahan orang lain apa adanya daripada sendiri melakukan kesalahan itu. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan. Ad astra per aspera – Mencapai bintang melalui pengorbanan, rintangan, kesulitan. Ad augusta per angusta – Mencapai tempat tinggi melalui jalan-jalan sempit. Ad maiorem dei gloriam (AMDG) – Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad praesens ova cras pullis sunt meliora – Telur sekarang lebih baik daripada anak ayam besok. Contoh yang mirip: Seekor burung di tangan lebih berharga daripada dua ekor burung di semak-semak, hutan. Altissima quaeque flum
Baca selengkapnya

TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS

-
TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS Oleh : Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH.MH Untuk dimuat Untuk Jurnal   Lambung Mangkurat Law Joumal (LamlaJ) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin BAB I P E N D A H U L U A N 1.       L atar Belakang Masalah Pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kontribusi perangkat perundang-undangan dalam perekayasaan mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi sangat relevan untuk dikemukakan manakala melihat hukum dan perundang-undangan “etalase ” dan tidak juga sebagai norma yang berada diruang kosong; tapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang selalu ada dan berinteraksi ditengah dinamika kehidupan masyarakat. Tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalistis dengan perundang-undangan
Baca selengkapnya