Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan Terhalang Gugatan Perlawanan

-

Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan
Terhalang Gugatan Perlawanan
 
Ø  Pelaksanaan lelang eksekusi pada Hak Tanggungan dengan dasar adanya Sertifikat Hak Tanggungan melalui parate eksekusi atau  fiat eksekusi (prinsip UU Hak Tanggungan) gunanya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak terkait, yaitu kreditor dan kepada pada pihak ketiga (calon pembeli/yang mengambil alih). Pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan sesuatu yang telah menjadi amanah sebagaimana  pada UU Hak Tanggungan menyebutkan, dengan melalui prosedur dan tata atuarannya. Karena dengan media lelanglah eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan.
Ø  Namun kenyataannya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara lelang eksekusi tidak semudah yang diduga, karena sangat dimungkinkannya adanya gugatan perlawanan (verzet) dari pihak debitor sehingga perlingungan hukum bagi para pihak sebagai mana yang dimaksud di atas (UUHT) terganggu, khsususnya bagi kreditor maupun kepada pihak ketiga. Kreditor sebagai pihak yang berkepentingan  untuk mendapatkan pelunasan hutang debitor, dengan cara menjual objek Hak Tanggungan dengan cara dilelang mengalami kesulitan, sebab adanya gugatan perlawanan tersebut.
Ø  Gugatan perlawanan (verzet) ini adalah salah satu cara dan sangat dimungkinkan juga bagi debitor untuk menggagalkannya pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan atau dengan sengaja untuk memperlamah proses dari pelaksanaan lelang eksekusi terjadi. Disamping itu juga sangat dimungkinkan adanya pihak ketiga yang juga berkepentingan baik akan dilaksanakannya lelang eksekusi atau pasca lelang. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli lelang (beretikat baik) tidak dapat menikmati objek lelang yang ada. Cara-cara untuk menggagalkan lelang eksekusi selalu akan timbul (menjadi modus), disaat objek Hak Tanggungan yang mau dilelang. Disamping sangat dimungkinkan juga objek (lelang eksekusi) disewakan oleh pihak debitor macet, atau dijadikan jaminan hutang yang tidak dicatatkan (dibawah tangan), atau menempati objek jaminan secara melawan hukum. Permasalahan ini menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan lelang eksekusi.
Ø  Hal lain yang menjadi masalah dalam pelaksananaan lelang eksekusi, saat adanya gugatan perlawan (verzet) dari debitor atau pihak ketiga. Kreditor (Bank)biasanya setelah pelaksanaan lelang (pasca lelang) seolah-olah lepas tangan dan membiarkan debitor menghadapi permsalahan ini  baik dalam proses gugatan perlawanan (verzet). Gugatan perdata ini sangat dimungkinkan berjalan lama dari tingkat pertama sampai ditingkat kasasi.
Ø  Oleh sebab itu apa yang menjadi catatan pada ketentuan UU Hak Tanggungan. Sudah seharusnya formulasi pelaksanaan lelang eksekusi ini dibuat sesimpel mungkin dengan tata cara dan aturannya, baik melalui Perma (Peraturan Mahkamah Agung) atau Sema (Surat Edaran MA), dalam sistem dan acaranya. Pada gugatan perlawanan seharusnya adanya penilaian pendahuluan apakah gugatan ini dapat diteruskan sebagai gugatan atau tidak (dismesel).
Ø  Bambang Syamsuzar Oyong


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM

-
BAB I PERKENALAN DENGAN PERBANDINGAN HUKUM A.      Pendahuluan 1.       Perbandingan Hukum Perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan Hukum Perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi lebih diperlukan karena   : a.        Dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. b.       Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. 2.       Tujuan Perbandingan Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. 3.       Perbandingan Hukum mempunyai peranan yang penting dibidang hukum secar
Baca selengkapnya

Istilah Hukum

-
Istilah Hukum   Ab honesto virum bonum nihil deterret – Tak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban / tugasnya dengan jujur. Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis – Pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya. Accipere quam facere praestat injuriam –Lebih baik menerima dampak kesalahan orang lain apa adanya daripada sendiri melakukan kesalahan itu. Lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan. Ad astra per aspera – Mencapai bintang melalui pengorbanan, rintangan, kesulitan. Ad augusta per angusta – Mencapai tempat tinggi melalui jalan-jalan sempit. Ad maiorem dei gloriam (AMDG) – Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Ad praesens ova cras pullis sunt meliora – Telur sekarang lebih baik daripada anak ayam besok. Contoh yang mirip: Seekor burung di tangan lebih berharga daripada dua ekor burung di semak-semak, hutan. Altissima quaeque flum
Baca selengkapnya

TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS

-
TATA KELOLA YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KAJIAN YURIDIS Oleh : Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH.MH Untuk dimuat Untuk Jurnal   Lambung Mangkurat Law Joumal (LamlaJ) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin BAB I P E N D A H U L U A N 1.       L atar Belakang Masalah Pertanyaan yang sangat mendasar mengenai kontribusi perangkat perundang-undangan dalam perekayasaan mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi sangat relevan untuk dikemukakan manakala melihat hukum dan perundang-undangan “etalase ” dan tidak juga sebagai norma yang berada diruang kosong; tapi melihat hukum itu sebagai sesuatu yang selalu ada dan berinteraksi ditengah dinamika kehidupan masyarakat. Tunggakan sejarah yang belum lunas dibayar oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, adalah penggantian undang-undang yang beretos kolonial feodalistis dengan perundang-undangan
Baca selengkapnya